guru-bimbingan-konseling-dalam-bahasa-inggris-guru-bimbingan-konseling-di-sekolah-guru-bimbingan-konseling-yang-ideal-dan-profesional

Definisi Layanan Konsultasi BK


Menurut Prayitno (2004:1), ”layanan konsultasi adalah layanan konseling  oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti  memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk  menangani masalah pihak ketiga”. 

Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara  perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan  konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih  kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:6) dijelaskan bahwa ”layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu  dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik”.

Dalam program bimbingan di sekolah, Brow dkk (dalam Marsudi, 2003:124) menegaskan bahwa ’konsultasi itu bukan konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa  (klien), tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang  diberikan oleh orang lain’.

Layanan konsultasi juga didefinisikan bantuan dari konselor ke klien dimana  konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid atau orangtuanya. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu  menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya (Prayitno (2004:2).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan penulis bahwa layanan  konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada  konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang  perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah  yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah).

Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor  kepada konsulti, dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada  konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi adalah konselor,  sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.

Baca Juga: Definisi Psikologi Menurut Para Ahli


Tujuan Layanan Konsultasi BK 


Pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin  dicapai. ”Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang-perorangan atau  kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas  perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas” (Winkel, 2005: 32). 

Layanan  konsultasi merupakan bagian dari layanan Bimbingan dan Konseling, maka tujuan  dari layanan ini sepenuhnya akan mendukung dari tercapainya tujuan BK.

Fullmer dan Bernard (dalam Marsudi, 2003: 124-125) merumuskan tujuan layanan konsultasi sebagai bagian tujuan bimbingan di sekolah adalah sebagai  berikut:
  1. Mengambangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah.
  2. Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting.
  3. Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar.
  4. Memperluas layanan dari para ahli.
  5. Memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator.
  6. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku.
  7. Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik.
  8. Menggerakkan organisasi yang mandiri.
Tujuan layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno (2004: 2) adalah:


Tujuan umum


Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya  sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang  dialami pihak ketiga. 

Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai  hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga  permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya  sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti.


Tujuan khusus


Kemampuan sendiri yang dimaksudkan diatas dapat berupa  wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait  langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak terkait itu  (fungsi pemahaman). Dengan kemampuan sendiri itu konsulti akan  melakukan sesuatu (sebagai bentuk langsung dari hasil konsultasi)  terhadap pihak ketiga.

Dalam kaitan ini, proses konsultasi yang  dilakukan konselor di sisi yang pertama, dan proses pemberian  bantuan atau tindakan konsulti terhadap pihak ketiga pada sisi  yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak  ketiga (fungsi pengentasan).

Demikian juga Dougherty (dalam Sciarra, 2004:55) mengungkapkan  ’tujuan konsultasi, yaitu : (1) The goal of all consulting is to solve problems (2)  Another goal of consulting is to improve the consultee’s work with the client and,  in turn, improve the welfare of the clien’.

Dari ungkapan tersebut dijelaskan  bahwa tujuan konsultasi adalah mengatasi masalah dan konsultasi untuk  meningkatkan kerja konsulti kepada konseli yang pada akhirnya mencapai  kesejahteraan konseli.

Komponen Layanan Konsultasi BK 


Dari definisi layanan konsultasi, dijelaskan bahwa dalam proses konsultasi  akan melibatkan tiga pihak, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga/konseli. Hal  ini seperti pendapat Dougherty (dalam Sciarra, 2004: 55) ’consulting is tripartite:  it involves a consultant, a consultee, and a client’ (Berkonsultasi meliputi tiga  pihak yaitu melibatkan seorang konsultan, konsulti, dan konseli).

Ketiga pihak ini  disebut sebagai komponen layanan konsultasi. Ketiga komponen layanan  konsultasi tersebut menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan.

Dijelaskan oleh Prayitno (2004:3-4), bahwa:  Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan  melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. 

Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, salah satu diantaranya adalah layanan konsultasi; Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga  yang (setidak-tidaknya sebahagian) menjadi tanggung jawabnya.

Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu  menangani situasi dan atau permasalahan pihak ketiga itu; Pihak  ketiga adalah individu (atau individu-individu) yang kondisi dan atau  permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. 

Menurut konsulti,  kondisi/ permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti  merasa (setidak-tidaknya ikut) bertanggung jawab atas pengentasannya.

Marsudi (2003: 124-125) menyebutkan bahwa layanan konsultasi  mengandung beberapa aspek, yaitu:
  1. Konsultan, yaitu seseorang yang secara profesional mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada konsulti dalam  upaya mengatasi masalah klien.
  2. Konsulti, yaitu pribadi atau seorang profesional yang secara langsung memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap klien.
  3. Klien, yaitu pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai masalah.
  4. Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung.
Dalam layanan konsultasi ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah  yang dialami konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Konsulti akan  dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat tahap konsultasi  berlangsung, yaitu mengembangkan pada diri konsulti tentang wawasan,  pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. 

Akhir proses konsultasi ini adalah  konselor menganggap bahwa konsulti mampu membantu menangani kondisi atau  permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya.

Konsulti adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang  dialami pihak ketiga. Misalnya orang tua, guru, kepala sekolah, kakak, dan  sebagainya. Seorang konsulti harus bersedia membantu penyelesaian masalah  pihak ketiga. 

Menurut Sciarra (2004: 55) “also, collaboration between consultant  and consultee is especially important in the school setting because it eases the  burden on the consultant” (kerjasama antara konsultan dan konsulti menjadi yang   terpenting di sekolah sebab dapat meringankan beban konsultan).

Asas Layanan Konsultasi BK


Munro, dkk (dalam Prayitno, 2004: 5) menyebutkan ’ada tiga etika dasar  konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien  sendiri (kemandirian)’. Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling.  Asas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai  berikut:
  1. Asas Kerahasiaan (confidential); yaitu asas  yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik  (klien) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing  (konselor) berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin,
  2. Asas Kesukarelaan; yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (klien) mengikuti/ menjalani layanan/kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru Pembimbing (konselor) berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu.
  3. Asas Keterbukaan; yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik (klien)  yang menjadi sasaran layanan/kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing (konselor) berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik (klien). Agar peserta didik (klien) mau terbuka, guru  pembimbing (konselor) terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaan dan  dan kekarelaan.
  4. Asas Kegiatan; yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan/kegiatan bimbingan. Guru Pembimbing (konselor) perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan/kegiatan  yang diberikan kepadanya.
  5. Asas Kemandirian; yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling; yaitu peserta didik (klien) sebagai sasaran layanan/kegiatan  bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru Pembimbing (konselor)  hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik.
  6. Asas Kekinian; yaitu asas yang menghendaki agar obyek sasaran layanan bimbingan dan konseling  yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik/klien dalam kondisi sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik (klien)  pada saat sekarang.
  7. Asas Kedinamisan; yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (peserta didik/klien) hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
  8. Asas Keterpaduan; yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Dalam hal ini, kerja sama dan koordinasi  dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
  9. Asas Kenormatifan; yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan,  dan kebiasaan – kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan/kegiatan  bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik (klien) dalam memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma tersebut.
  10. Asas Keahlian; yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselnggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional.  Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas guru pembimbing (konselor) harus terwujud baik dalam penyelenggaraaan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan   dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.
  11. Asas Alih Tangan Kasus; yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing (konselor)dapat menerima alih tangan  kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula, sebaliknya guru pembimbing (konselor),  dapat mengalih-tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah.
  12. Asas Tut Wuri Handayani; yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya  kepada peserta didik (klien) untuk maju (Prayitno, 2004: 8-9).


Operasionalisasi Layanan Konsultasi BK


Layanan konsultasi merupakan suatu proses, sehingga dalam pelaksanaannya menempuh tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap pelaksanaan  konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan  sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal ini semua untuk menjamin  kesuksesan layanan secara optimal. 

Langkah-langkah tersebut menurut Prayitno  (2004: 30-31) adalah sebagai berikut:
a) Perencanaan
  1. Mengidentifikasi konsulti
  2. Mengatur pertemuan
  3. Menetapkan fasilitas layanan
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi
b) Pelaksanaan
  1. Menerima konsulti
  2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi
  3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga
  4. Mendorong dan melatih konsulti untuk : mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.
  5. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling Melakukan penilaian segera.
c) Evaluasi
Melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan  hasil konsultasi.
d) Analisis Hasil Evaluasi
Menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri  pihak ketiga dan konsultasi sendiri.
e) Tindak Lanjut
Konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih  lanjut.
Langkah-langkah layanan konsultasi dijelaskan sebagai berikut:
1) .  Perencanaan 
Langkah awal sebelum pelaksanaan layanan, terlebih dahulu konselor  melakukan perencanaan. Perencanaan dimaksudkan untuk mempermudah proses  pelaksanaan. Perencanaan layanan konsultasi meliputi:
  1. Mengidentifikasi konsulti Layanan konsultasi melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga/ konseli. Pihak terkait inilah yang disebut  Pada pelayanan Bimbingan dan Konseling khususnya di sekolah, pihak  yang disebut sebagai konsulti adalah sesama konselor, guru bidang studi atau wali  kelas, pejabat struktural, orang tua atau saudara dari siswa, dan petugas  administrator. Dalam mengidentifikasi konsulti, tindakan dari seorang konselor adalah mengenal konsulti dengan maksud memperoleh data yang dibutuhkan konselor.  Identifikasi dapat dilakukan dengan wawancara dan rapport. ”Rapport adalah  suatu hubungan (relationship) yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian,  kecocokan, dan saling tarik menarik” (Willis, 2004: 46). Untuk menciptakan  rapport, konselor harus memiliki sikap empati, mampu membaca perilaku  nonverbal, bersikap akrab dan berniat memberikan bantuan tanpa pamrih.
  2. Mengatur pertemuan atau melakukan kontrak yang artinya perjanjian antara konselor dengan konsulti. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan,  terjadi kesepakatan kontrak waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi.  Penyelenggaraan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara  konselor dan konsulti. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk kenyamanan dan  jaminan kerahasiaan proses konsultasi.
  3. Menetapkan fasilitas layanan Fasilitas dalam layanan konsultasi adalah segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan layanan konsultasi. Fasilitas yang ditetapkan tersebut misalnya tempat konsultasi yang menimbulkan perasaan nyaman, buku agenda konselor  yang berisi janji pertemuan dengan konsulti, alat perekam yang tidak diketahui  oleh konsulti.
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi
Sebelum konselor dan konsulti melakukan layanan konsultasi, maka perlu adanya kesiapan kelengkapan administrasi layanan. Adanya pengadministrasian  dimaksudkan agar terdapat bukti adanya pelaksanaan layanan konsultasi.  Misalnya konselor menyiapkan buku catatan hasil wawancara dengan konsulti,  terdapat jurnal harian pelaksanaan layanan.
2). Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan bagian inti dari layanan konsultasi. ”Pada tahap pelaksanaan, pernyataan masalah diungkapkan, hubungan konsultan dan  peranannya dirumuskan dan peraturan pokok dikembangkan” (Marsudi, 2003:  125). 

Pada layanan konsultasi, proses layanan dilakukan dua tahap. Yaitu pertama  proses konsultasi antara konselor dan konsulti, dan yang kedua proses penanganan  oleh konsulti terhadap pihak ketiga yang memiliki masalah. Secara jelas tahap ini  meliputi:
  1. Menerima konsulti. Penerimaan konsulti oleh konselor sangat mempengaruhi perkembangan proses layanan konsultasi selanjutnya. Hal ini dikarenakan alasan bahwa dengan  penerimaan yang baik oleh konselor, maka akan membuat kenyamanan konsulti  dan pada akhirnya membantu kelancaran layanan konsultasi. Menurut Winkel  (2005: 473) menyebutkan bahwa ”bila bertemu dengan konseli untuk pertama  kali: menyambut kedatangan konseli dengan sikap ramah, misalnya berjabatan  tangan, mempersilakan duduk, dan menyisihkan berkas-berkas yang ada di atas  meja kerjanya”. Demikian halnya yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti bahwa konselor bersikap menerima konsulti baik secara verbal maupun non  verbal. Semua hal itu dilakukan dengan tujuan berpengaruh terhadap keberhasilan  layanan. Menerima konseli secara verbal merupakan tanggapan verbal konselor yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan atau ungkapan verbal secara sopan dan  santun. Misalnya menerima konsulti dengan ucapan selamat siang pada awal  konsultasi, menggunakan pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan, tidak  berlebih dalam berbicara, dan sebagainya. Penerimaan non verbal merupakan  reaksi atau tanggapan yang dibedakan dari berbahasa dengan memakai kata-kata,  misalnya eksprasi wajah, sikap tubuh, anggukan kepala, dan sebagainya.
  2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi. Penstrukturan layanan konsultasi diperlukan untuk membawa konsulti mulai memasuki layanan konsultasi. Bagi konsulti yang baru pertama kali melakukan  layanan konsultasi, maka diperlukan penstrukturan secara keseluruhan. Untuk  memulai proses konultasi, terlebih dahulu diawali dengan wawancara permulaan. Menurut Tyler (dalam Gunarsa, 2007: 93) mengemukakan bahwa:  Dari sudut konselor ada tiga tujuan pada wawancara permulaan dalam  kaitan dengan proses konseling ialah: (1) menimbulkan suasana bahwa  proses konseling dimulai, (2) membuka aspek-aspek psikis pada diri  klien seperti kehidupan perasaan dan sikapnya, (3) menjelaskan  struktur mengenai proses bantuan yang akan diberikan. Terdapat tiga teknik dasar strukturing atau pembatasan diantaranya  pembatasan pada lama pertemuan, pembatasan masalah yang dibahas, dan  pembatasan pada peran masing-masing konselor atau konsulti. Pada layanan  konsultasi, terdapat penyelenggaraan penstukturan konsultasi yang harus dipahami oleh konselor dan konsulti. Penstrukturan ini diperlukan dengan tujuan  agar terjadi kejelasan arah konsultasi yaitu dengan adanya pemahaman tentang  pembatasan waktu konsultasi, pembatasan masalah apa yang dibahas, dan peranan  keduanya akan membantu melancarkan kesuksesan layanan konsultasi.
  3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga ”Seperti untuk layanan konseling perorangan, materi yang dibahas dalam  layanan konsultasi tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu oleh konselor,  melainkan akan dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung” (BSNP,  2006: 24). Masalah yang dibahas oleh konsulti adalah masalah yang dialami oleh  pihak ketiga, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar atau karir.
  4. Mendorong dan melatih konsulti untuk: Mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga Tugas konselor sebagai konsultan adalah membekali konsulti memperoleh konsulti (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) agar  dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga. Konsulti  diuraikan sebagai berikut:
(a) Wawasan
Meliputi wawasan konsulti tentang diri pihak ketiga, permasalahan pihak ketiga, dan lingkungan pihak ketiga. Wawasan yang dipahami oleh  konsulti terhadap pihak ketiga, sejalan dengan fungsi pemahaman  Bimbingan dan Konseling. Seperti yang diungkapkan oleh Mugiarso (2004:  28) bahwa ”pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan  bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta  permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang  membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien”.
(b) Pengetahuan
Yaitu konsulti perlu memiliki pengetahuan tentang diri pihak ketiga,  permasalahan pihak ketiga, ataupun lingkungan pihak ketiga yang  pembahasannya dikaitkan dengan kaidah pendidikan, psikologi, sosial,  ekonomi, budaya, dll.
(c) Keterampilan
Konsulti perlu menguasai berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Menurut Prayitno (2004:  19) bahwa ”Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan  terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat-alat pendidikan, tiga-m,  pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus  pengubahan tingkah laku, seperti pemberian informasi dan contoh, latihan  sederhana, dan pemberian nasihat secara tepat”.
(d) Nilai
Konsultan perlu mengembangkan nilai-nilai pada diri konsulti dengan tujuan agar konsulti juga dapat memandang pihak ketiga berdasarkan nilai-nilai di kehidupan masyarakat. Misalnya nilai kemanusiaan, nilai sosial,  nilai moral, dan lain sebagainya.
(e) Sikap
Sikap merupakan suatu respon yang dihasilkan dari stimulus. Seorang  konsulti pada layanan konsultasi perlu mengembangkan sikap positif dan dinamis (developmental) terhadap diri pihak ketiga dan permasalahan yang  dialami oleh pihak ketiga itu. Dengan adanya nilai dan sikap tersebut,  diharapkan hubungan konsulti dan pihak ketiga semakin kondusif.
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang ada Konsulti dalam membantu penyelesaian masalah pihak ketiga dapat memanfaatkan berbagai sumber bantuan. Pengumpulan informasi-informasi mengenai pihak ketiga dapat diperoleh dari pihak ketiga itu sendiri ataupun lingkungan dekat pihak ketiga, misalnya keluarga, teman bermain, lingkungan  sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan diperoleh dari media cetak atau  Pemberian informasi dari pihak yang terkait dengan pihak ketiga  tersebut dikumpulkan dengan alasan  untuk membantu menjelaskan masalah dan  juga membantu tercapainya penyelesaian masalah pihak ketiga.
6. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling Pada proses konsultasi, konselor mengembangkan WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) konsulti terkait dengan penyelesaian  masalah pihak ketiga. 

Tugas konselor selanjutnya adalah melakukan persetujuan  dengan konsulti agar konsulti bersedia membantu penyelesaian masalah pihak  Langkah penyelesaian masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti  dengan menggunakan bahasa dan cara-cara konseling yang telah diperoleh  konsulti dari pengembangan.

Dapat dikatakan bahwa konsulti  bukanlah menjadi seorang konselor. Hal yang dimaksudkan konsulti dapat  menggunakan bahasa dan cara-cara konseling, misalnya konsulti dapat  menggunakan pertanyaan terbuka kepada pihak ketiga, konsulti melakukan  penerimaan pihak ketiga  dengan bahasa verbal dan non verbal, dalam hal  mengambil keputusan, dan lain-lain.

Penanganan pihak ketiga oleh konsulti tidak terlepas dari pantauan dari  konselor. Pada tahap ini bisa terjadi kemungkinan alternatif pemecahan masalah  pihak ketiga gagal dilakukan oleh konsulti, sehingga perlu dilakukan kembali atau  dengan intervensi yang berbeda. Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda  dengan layanan konseling perorangan.

”Menghentikan konseling (terminasi) bisa  dilakukan untuk sementara dan selama itu konseli masih bisa berhubungan  kembali kalau dibutuhkan atau dihentikan sama sekali karena tujuan konseling  sudah tercapai” (Gunarsa, 2007: 99)
7. Melakukan penilaian segera Akhir setiap kegiatan layanan terdapat adanya suatu penilaian layanan.
Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang telah   dicapai dari proses pelaksanaan layanan. Terhadap hasil layanan konsultasi perlu  dilaksanakan tiga jenis penilaian, yaitu penilaian segera (laiseg), penilaian jangka  pendek (laijapen), dan penilaian jangka panjang (laijapang).
Penilaian segera dari layanan konsultasi dilaksanakan pada akhir setiap konsultasi yang dilakukan oleh konselor dan konsulti. Fokus penilaian segera  layanan konsultasi adalah menilai diri konsulti berkenaan dengan ranah  Understanding, Comfort, dan Action (UCA). Ketiganya dijelaskan sebagai  berikut:
(1) Understanding – U
Tahap pertama pada layanan konsultasi adalah proses konsultasi antara  konselor/konsultan dengan konsulti. Hasil dari tahap ini salah satunya adalah  adanya pemahaman baru yang diperoleh konsulti. Pemahaman konsulti meliputi  pemahaman tentang WPKNS nya, pemahaman permasalahan pihak ketiga yang  dibahas, penyebab munculnya permasalahan, sampai pada pemahaman konsulti  tentang langkah penanganan yang telah diajarkan konselor.
(2) Comfort – C
Selain menilai pemahaman konsulti pada proses konsultasi, konselor juga menilai perasaan yang berkembang pada diri konsulti. Pada penilaian segera ini,  konselor menanyakan apakah konsulti merasa terbebani atau ketidaknyamanan  terhadap konsultasi yang dilakukan atau terjadi sebaliknya.
(3) Action – A
Setelah menilai tentang pemahaman dan perasaan konsulti, menilai kegiatan apa yang akan dilaksanakan konsulti setelah proses konsultasi selesai perlu  dilakukan oleh konselor. Penilaian segera tentang action dilakukan dengan cara  menanyakan kepada konsulti tentang rencana kegiatan apa yang akan  dilaksanakan pasca konsultasi dalam rangka mewujudkan upaya pengentasan  masalah yang dialami pihak ketiga.
3). Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan pada layanan konsultasi adalah melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi. Penilaian jangka pendek dilakukan setelah konsulti memberikan penanganan kepada pihak ketiga (tahap penanganan).

Penilaian jangka pendek mengacu pada bagaimana konsulti  melakukan unsur kegiatan atau action dari hasil proses konsultasi. Sasaran  laijapen ini adalah respon atau dampak awal pihak ketiga terhadap tindakan  penanganan yang dilakukan oleh konsulti. Dengan demikian konsulti juga terlebih  dahulu telah dilatih oleh konselor agar dapat melakukan penilaian segera kepada  pihak ketiga.

Pada penilaian jangka panjang yang menjadi fokusnya adalah terjadi perubahan pada diri pihak ketiga. Perubahan yang dimaksudkan adalah  yang berkaitan dengan permasalahan yang sejak awal dikonsultasikan. Untuk  melihat ada tidaknya perubahan pada diri pihak ketiga, maka konsulti juga  dibekali konsultan agar dapat melakukan penilaian kepada pihak ketiga.
4). Analisis Hasil Evaluasi
Analisis hasil evaluasi yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri. Tujuan utama dari analisis hasil  evaluasi layanan konsultasi adalh untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut  yang akan dilakukan sesuai dengan penanganan masalah pihak ketiga. 

Hubungan  konsulti dengan konsultan tidak kontinu, tetapi efek dari proses diharapkan  kontinu. ”Putusan dibuat untuk menunda aktivitas, mendesain kembali dan  melaksanakan ulang atau berhenti secara penuh” (Marsudi, 2003: 126).
5). Tindak Lanjut
Hasil penilaian digunakan sebagai pertimbangan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan konsultasi lanjutan, penghentian atau alih tangan (refferal).   Konsultasi lanjutan dilakukan berdasarkan kesepakatan kembali antara konsulti dan konsultan. 

Konsultasi ini diperlukan jika tahap penanganan dikatakan belum  berhasil. Tingkah laku pihak ketiga yang diharapkan oleh konsulti belum tercapai  dan konsulti merasa perlu untuk mengulang kembali penanganan kepada pihak  ketiga yang bermasalah.

Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda dengan layanan konseling perorangan. ”Menghentikan konseling (terminasi) bisa dilakukan untuk sementara  dan selama itu klien masih bisa berhubungan kembali kalau dibutuhkan atau  dihentikan sama sekali karena tujuan konseling sudah tercapai” (Gunarsa, 2007:  99). Jika diperlukan, alih tangan atau refferal juga merupakan bentuk tindak lanjut  yang dapat dilakukan.

Definisi Layanan Konsultasi Bimbingan Konseling (BK)

guru-bimbingan-konseling-dalam-bahasa-inggris-guru-bimbingan-konseling-di-sekolah-guru-bimbingan-konseling-yang-ideal-dan-profesional

Definisi Layanan Konsultasi BK


Menurut Prayitno (2004:1), ”layanan konsultasi adalah layanan konseling  oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti  memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk  menangani masalah pihak ketiga”. 

Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara  perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan  konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih  kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:6) dijelaskan bahwa ”layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu  dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik”.

Dalam program bimbingan di sekolah, Brow dkk (dalam Marsudi, 2003:124) menegaskan bahwa ’konsultasi itu bukan konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa  (klien), tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang  diberikan oleh orang lain’.

Layanan konsultasi juga didefinisikan bantuan dari konselor ke klien dimana  konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid atau orangtuanya. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu  menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya (Prayitno (2004:2).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan penulis bahwa layanan  konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada  konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang  perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah  yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah).

Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor  kepada konsulti, dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada  konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi adalah konselor,  sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.

Baca Juga: Definisi Psikologi Menurut Para Ahli


Tujuan Layanan Konsultasi BK 


Pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin  dicapai. ”Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang-perorangan atau  kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas  perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas” (Winkel, 2005: 32). 

Layanan  konsultasi merupakan bagian dari layanan Bimbingan dan Konseling, maka tujuan  dari layanan ini sepenuhnya akan mendukung dari tercapainya tujuan BK.

Fullmer dan Bernard (dalam Marsudi, 2003: 124-125) merumuskan tujuan layanan konsultasi sebagai bagian tujuan bimbingan di sekolah adalah sebagai  berikut:
  1. Mengambangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah.
  2. Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting.
  3. Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar.
  4. Memperluas layanan dari para ahli.
  5. Memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator.
  6. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku.
  7. Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik.
  8. Menggerakkan organisasi yang mandiri.
Tujuan layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno (2004: 2) adalah:


Tujuan umum


Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya  sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang  dialami pihak ketiga. 

Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai  hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga  permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya  sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti.


Tujuan khusus


Kemampuan sendiri yang dimaksudkan diatas dapat berupa  wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait  langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak terkait itu  (fungsi pemahaman). Dengan kemampuan sendiri itu konsulti akan  melakukan sesuatu (sebagai bentuk langsung dari hasil konsultasi)  terhadap pihak ketiga.

Dalam kaitan ini, proses konsultasi yang  dilakukan konselor di sisi yang pertama, dan proses pemberian  bantuan atau tindakan konsulti terhadap pihak ketiga pada sisi  yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak  ketiga (fungsi pengentasan).

Demikian juga Dougherty (dalam Sciarra, 2004:55) mengungkapkan  ’tujuan konsultasi, yaitu : (1) The goal of all consulting is to solve problems (2)  Another goal of consulting is to improve the consultee’s work with the client and,  in turn, improve the welfare of the clien’.

Dari ungkapan tersebut dijelaskan  bahwa tujuan konsultasi adalah mengatasi masalah dan konsultasi untuk  meningkatkan kerja konsulti kepada konseli yang pada akhirnya mencapai  kesejahteraan konseli.

Komponen Layanan Konsultasi BK 


Dari definisi layanan konsultasi, dijelaskan bahwa dalam proses konsultasi  akan melibatkan tiga pihak, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga/konseli. Hal  ini seperti pendapat Dougherty (dalam Sciarra, 2004: 55) ’consulting is tripartite:  it involves a consultant, a consultee, and a client’ (Berkonsultasi meliputi tiga  pihak yaitu melibatkan seorang konsultan, konsulti, dan konseli).

Ketiga pihak ini  disebut sebagai komponen layanan konsultasi. Ketiga komponen layanan  konsultasi tersebut menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan.

Dijelaskan oleh Prayitno (2004:3-4), bahwa:  Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan  melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. 

Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, salah satu diantaranya adalah layanan konsultasi; Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga  yang (setidak-tidaknya sebahagian) menjadi tanggung jawabnya.

Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu  menangani situasi dan atau permasalahan pihak ketiga itu; Pihak  ketiga adalah individu (atau individu-individu) yang kondisi dan atau  permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. 

Menurut konsulti,  kondisi/ permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti  merasa (setidak-tidaknya ikut) bertanggung jawab atas pengentasannya.

Marsudi (2003: 124-125) menyebutkan bahwa layanan konsultasi  mengandung beberapa aspek, yaitu:
  1. Konsultan, yaitu seseorang yang secara profesional mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada konsulti dalam  upaya mengatasi masalah klien.
  2. Konsulti, yaitu pribadi atau seorang profesional yang secara langsung memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap klien.
  3. Klien, yaitu pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai masalah.
  4. Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung.
Dalam layanan konsultasi ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah  yang dialami konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Konsulti akan  dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat tahap konsultasi  berlangsung, yaitu mengembangkan pada diri konsulti tentang wawasan,  pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. 

Akhir proses konsultasi ini adalah  konselor menganggap bahwa konsulti mampu membantu menangani kondisi atau  permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya.

Konsulti adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang  dialami pihak ketiga. Misalnya orang tua, guru, kepala sekolah, kakak, dan  sebagainya. Seorang konsulti harus bersedia membantu penyelesaian masalah  pihak ketiga. 

Menurut Sciarra (2004: 55) “also, collaboration between consultant  and consultee is especially important in the school setting because it eases the  burden on the consultant” (kerjasama antara konsultan dan konsulti menjadi yang   terpenting di sekolah sebab dapat meringankan beban konsultan).

Asas Layanan Konsultasi BK


Munro, dkk (dalam Prayitno, 2004: 5) menyebutkan ’ada tiga etika dasar  konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien  sendiri (kemandirian)’. Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling.  Asas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai  berikut:
  1. Asas Kerahasiaan (confidential); yaitu asas  yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik  (klien) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing  (konselor) berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin,
  2. Asas Kesukarelaan; yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (klien) mengikuti/ menjalani layanan/kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru Pembimbing (konselor) berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu.
  3. Asas Keterbukaan; yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik (klien)  yang menjadi sasaran layanan/kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing (konselor) berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik (klien). Agar peserta didik (klien) mau terbuka, guru  pembimbing (konselor) terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaan dan  dan kekarelaan.
  4. Asas Kegiatan; yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan/kegiatan bimbingan. Guru Pembimbing (konselor) perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan/kegiatan  yang diberikan kepadanya.
  5. Asas Kemandirian; yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling; yaitu peserta didik (klien) sebagai sasaran layanan/kegiatan  bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru Pembimbing (konselor)  hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik.
  6. Asas Kekinian; yaitu asas yang menghendaki agar obyek sasaran layanan bimbingan dan konseling  yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik/klien dalam kondisi sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik (klien)  pada saat sekarang.
  7. Asas Kedinamisan; yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (peserta didik/klien) hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
  8. Asas Keterpaduan; yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Dalam hal ini, kerja sama dan koordinasi  dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
  9. Asas Kenormatifan; yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan,  dan kebiasaan – kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan/kegiatan  bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik (klien) dalam memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma tersebut.
  10. Asas Keahlian; yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselnggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional.  Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas guru pembimbing (konselor) harus terwujud baik dalam penyelenggaraaan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan   dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.
  11. Asas Alih Tangan Kasus; yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing (konselor)dapat menerima alih tangan  kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula, sebaliknya guru pembimbing (konselor),  dapat mengalih-tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah.
  12. Asas Tut Wuri Handayani; yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya  kepada peserta didik (klien) untuk maju (Prayitno, 2004: 8-9).


Operasionalisasi Layanan Konsultasi BK


Layanan konsultasi merupakan suatu proses, sehingga dalam pelaksanaannya menempuh tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap pelaksanaan  konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan  sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal ini semua untuk menjamin  kesuksesan layanan secara optimal. 

Langkah-langkah tersebut menurut Prayitno  (2004: 30-31) adalah sebagai berikut:
a) Perencanaan
  1. Mengidentifikasi konsulti
  2. Mengatur pertemuan
  3. Menetapkan fasilitas layanan
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi
b) Pelaksanaan
  1. Menerima konsulti
  2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi
  3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga
  4. Mendorong dan melatih konsulti untuk : mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.
  5. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling Melakukan penilaian segera.
c) Evaluasi
Melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan  hasil konsultasi.
d) Analisis Hasil Evaluasi
Menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri  pihak ketiga dan konsultasi sendiri.
e) Tindak Lanjut
Konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih  lanjut.
Langkah-langkah layanan konsultasi dijelaskan sebagai berikut:
1) .  Perencanaan 
Langkah awal sebelum pelaksanaan layanan, terlebih dahulu konselor  melakukan perencanaan. Perencanaan dimaksudkan untuk mempermudah proses  pelaksanaan. Perencanaan layanan konsultasi meliputi:
  1. Mengidentifikasi konsulti Layanan konsultasi melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga/ konseli. Pihak terkait inilah yang disebut  Pada pelayanan Bimbingan dan Konseling khususnya di sekolah, pihak  yang disebut sebagai konsulti adalah sesama konselor, guru bidang studi atau wali  kelas, pejabat struktural, orang tua atau saudara dari siswa, dan petugas  administrator. Dalam mengidentifikasi konsulti, tindakan dari seorang konselor adalah mengenal konsulti dengan maksud memperoleh data yang dibutuhkan konselor.  Identifikasi dapat dilakukan dengan wawancara dan rapport. ”Rapport adalah  suatu hubungan (relationship) yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian,  kecocokan, dan saling tarik menarik” (Willis, 2004: 46). Untuk menciptakan  rapport, konselor harus memiliki sikap empati, mampu membaca perilaku  nonverbal, bersikap akrab dan berniat memberikan bantuan tanpa pamrih.
  2. Mengatur pertemuan atau melakukan kontrak yang artinya perjanjian antara konselor dengan konsulti. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan,  terjadi kesepakatan kontrak waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi.  Penyelenggaraan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara  konselor dan konsulti. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk kenyamanan dan  jaminan kerahasiaan proses konsultasi.
  3. Menetapkan fasilitas layanan Fasilitas dalam layanan konsultasi adalah segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan layanan konsultasi. Fasilitas yang ditetapkan tersebut misalnya tempat konsultasi yang menimbulkan perasaan nyaman, buku agenda konselor  yang berisi janji pertemuan dengan konsulti, alat perekam yang tidak diketahui  oleh konsulti.
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi
Sebelum konselor dan konsulti melakukan layanan konsultasi, maka perlu adanya kesiapan kelengkapan administrasi layanan. Adanya pengadministrasian  dimaksudkan agar terdapat bukti adanya pelaksanaan layanan konsultasi.  Misalnya konselor menyiapkan buku catatan hasil wawancara dengan konsulti,  terdapat jurnal harian pelaksanaan layanan.
2). Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan bagian inti dari layanan konsultasi. ”Pada tahap pelaksanaan, pernyataan masalah diungkapkan, hubungan konsultan dan  peranannya dirumuskan dan peraturan pokok dikembangkan” (Marsudi, 2003:  125). 

Pada layanan konsultasi, proses layanan dilakukan dua tahap. Yaitu pertama  proses konsultasi antara konselor dan konsulti, dan yang kedua proses penanganan  oleh konsulti terhadap pihak ketiga yang memiliki masalah. Secara jelas tahap ini  meliputi:
  1. Menerima konsulti. Penerimaan konsulti oleh konselor sangat mempengaruhi perkembangan proses layanan konsultasi selanjutnya. Hal ini dikarenakan alasan bahwa dengan  penerimaan yang baik oleh konselor, maka akan membuat kenyamanan konsulti  dan pada akhirnya membantu kelancaran layanan konsultasi. Menurut Winkel  (2005: 473) menyebutkan bahwa ”bila bertemu dengan konseli untuk pertama  kali: menyambut kedatangan konseli dengan sikap ramah, misalnya berjabatan  tangan, mempersilakan duduk, dan menyisihkan berkas-berkas yang ada di atas  meja kerjanya”. Demikian halnya yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti bahwa konselor bersikap menerima konsulti baik secara verbal maupun non  verbal. Semua hal itu dilakukan dengan tujuan berpengaruh terhadap keberhasilan  layanan. Menerima konseli secara verbal merupakan tanggapan verbal konselor yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan atau ungkapan verbal secara sopan dan  santun. Misalnya menerima konsulti dengan ucapan selamat siang pada awal  konsultasi, menggunakan pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan, tidak  berlebih dalam berbicara, dan sebagainya. Penerimaan non verbal merupakan  reaksi atau tanggapan yang dibedakan dari berbahasa dengan memakai kata-kata,  misalnya eksprasi wajah, sikap tubuh, anggukan kepala, dan sebagainya.
  2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi. Penstrukturan layanan konsultasi diperlukan untuk membawa konsulti mulai memasuki layanan konsultasi. Bagi konsulti yang baru pertama kali melakukan  layanan konsultasi, maka diperlukan penstrukturan secara keseluruhan. Untuk  memulai proses konultasi, terlebih dahulu diawali dengan wawancara permulaan. Menurut Tyler (dalam Gunarsa, 2007: 93) mengemukakan bahwa:  Dari sudut konselor ada tiga tujuan pada wawancara permulaan dalam  kaitan dengan proses konseling ialah: (1) menimbulkan suasana bahwa  proses konseling dimulai, (2) membuka aspek-aspek psikis pada diri  klien seperti kehidupan perasaan dan sikapnya, (3) menjelaskan  struktur mengenai proses bantuan yang akan diberikan. Terdapat tiga teknik dasar strukturing atau pembatasan diantaranya  pembatasan pada lama pertemuan, pembatasan masalah yang dibahas, dan  pembatasan pada peran masing-masing konselor atau konsulti. Pada layanan  konsultasi, terdapat penyelenggaraan penstukturan konsultasi yang harus dipahami oleh konselor dan konsulti. Penstrukturan ini diperlukan dengan tujuan  agar terjadi kejelasan arah konsultasi yaitu dengan adanya pemahaman tentang  pembatasan waktu konsultasi, pembatasan masalah apa yang dibahas, dan peranan  keduanya akan membantu melancarkan kesuksesan layanan konsultasi.
  3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga ”Seperti untuk layanan konseling perorangan, materi yang dibahas dalam  layanan konsultasi tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu oleh konselor,  melainkan akan dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung” (BSNP,  2006: 24). Masalah yang dibahas oleh konsulti adalah masalah yang dialami oleh  pihak ketiga, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar atau karir.
  4. Mendorong dan melatih konsulti untuk: Mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga Tugas konselor sebagai konsultan adalah membekali konsulti memperoleh konsulti (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) agar  dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga. Konsulti  diuraikan sebagai berikut:
(a) Wawasan
Meliputi wawasan konsulti tentang diri pihak ketiga, permasalahan pihak ketiga, dan lingkungan pihak ketiga. Wawasan yang dipahami oleh  konsulti terhadap pihak ketiga, sejalan dengan fungsi pemahaman  Bimbingan dan Konseling. Seperti yang diungkapkan oleh Mugiarso (2004:  28) bahwa ”pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan  bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta  permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang  membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien”.
(b) Pengetahuan
Yaitu konsulti perlu memiliki pengetahuan tentang diri pihak ketiga,  permasalahan pihak ketiga, ataupun lingkungan pihak ketiga yang  pembahasannya dikaitkan dengan kaidah pendidikan, psikologi, sosial,  ekonomi, budaya, dll.
(c) Keterampilan
Konsulti perlu menguasai berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Menurut Prayitno (2004:  19) bahwa ”Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan  terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat-alat pendidikan, tiga-m,  pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus  pengubahan tingkah laku, seperti pemberian informasi dan contoh, latihan  sederhana, dan pemberian nasihat secara tepat”.
(d) Nilai
Konsultan perlu mengembangkan nilai-nilai pada diri konsulti dengan tujuan agar konsulti juga dapat memandang pihak ketiga berdasarkan nilai-nilai di kehidupan masyarakat. Misalnya nilai kemanusiaan, nilai sosial,  nilai moral, dan lain sebagainya.
(e) Sikap
Sikap merupakan suatu respon yang dihasilkan dari stimulus. Seorang  konsulti pada layanan konsultasi perlu mengembangkan sikap positif dan dinamis (developmental) terhadap diri pihak ketiga dan permasalahan yang  dialami oleh pihak ketiga itu. Dengan adanya nilai dan sikap tersebut,  diharapkan hubungan konsulti dan pihak ketiga semakin kondusif.
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang ada Konsulti dalam membantu penyelesaian masalah pihak ketiga dapat memanfaatkan berbagai sumber bantuan. Pengumpulan informasi-informasi mengenai pihak ketiga dapat diperoleh dari pihak ketiga itu sendiri ataupun lingkungan dekat pihak ketiga, misalnya keluarga, teman bermain, lingkungan  sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan diperoleh dari media cetak atau  Pemberian informasi dari pihak yang terkait dengan pihak ketiga  tersebut dikumpulkan dengan alasan  untuk membantu menjelaskan masalah dan  juga membantu tercapainya penyelesaian masalah pihak ketiga.
6. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling Pada proses konsultasi, konselor mengembangkan WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) konsulti terkait dengan penyelesaian  masalah pihak ketiga. 

Tugas konselor selanjutnya adalah melakukan persetujuan  dengan konsulti agar konsulti bersedia membantu penyelesaian masalah pihak  Langkah penyelesaian masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti  dengan menggunakan bahasa dan cara-cara konseling yang telah diperoleh  konsulti dari pengembangan.

Dapat dikatakan bahwa konsulti  bukanlah menjadi seorang konselor. Hal yang dimaksudkan konsulti dapat  menggunakan bahasa dan cara-cara konseling, misalnya konsulti dapat  menggunakan pertanyaan terbuka kepada pihak ketiga, konsulti melakukan  penerimaan pihak ketiga  dengan bahasa verbal dan non verbal, dalam hal  mengambil keputusan, dan lain-lain.

Penanganan pihak ketiga oleh konsulti tidak terlepas dari pantauan dari  konselor. Pada tahap ini bisa terjadi kemungkinan alternatif pemecahan masalah  pihak ketiga gagal dilakukan oleh konsulti, sehingga perlu dilakukan kembali atau  dengan intervensi yang berbeda. Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda  dengan layanan konseling perorangan.

”Menghentikan konseling (terminasi) bisa  dilakukan untuk sementara dan selama itu konseli masih bisa berhubungan  kembali kalau dibutuhkan atau dihentikan sama sekali karena tujuan konseling  sudah tercapai” (Gunarsa, 2007: 99)
7. Melakukan penilaian segera Akhir setiap kegiatan layanan terdapat adanya suatu penilaian layanan.
Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang telah   dicapai dari proses pelaksanaan layanan. Terhadap hasil layanan konsultasi perlu  dilaksanakan tiga jenis penilaian, yaitu penilaian segera (laiseg), penilaian jangka  pendek (laijapen), dan penilaian jangka panjang (laijapang).
Penilaian segera dari layanan konsultasi dilaksanakan pada akhir setiap konsultasi yang dilakukan oleh konselor dan konsulti. Fokus penilaian segera  layanan konsultasi adalah menilai diri konsulti berkenaan dengan ranah  Understanding, Comfort, dan Action (UCA). Ketiganya dijelaskan sebagai  berikut:
(1) Understanding – U
Tahap pertama pada layanan konsultasi adalah proses konsultasi antara  konselor/konsultan dengan konsulti. Hasil dari tahap ini salah satunya adalah  adanya pemahaman baru yang diperoleh konsulti. Pemahaman konsulti meliputi  pemahaman tentang WPKNS nya, pemahaman permasalahan pihak ketiga yang  dibahas, penyebab munculnya permasalahan, sampai pada pemahaman konsulti  tentang langkah penanganan yang telah diajarkan konselor.
(2) Comfort – C
Selain menilai pemahaman konsulti pada proses konsultasi, konselor juga menilai perasaan yang berkembang pada diri konsulti. Pada penilaian segera ini,  konselor menanyakan apakah konsulti merasa terbebani atau ketidaknyamanan  terhadap konsultasi yang dilakukan atau terjadi sebaliknya.
(3) Action – A
Setelah menilai tentang pemahaman dan perasaan konsulti, menilai kegiatan apa yang akan dilaksanakan konsulti setelah proses konsultasi selesai perlu  dilakukan oleh konselor. Penilaian segera tentang action dilakukan dengan cara  menanyakan kepada konsulti tentang rencana kegiatan apa yang akan  dilaksanakan pasca konsultasi dalam rangka mewujudkan upaya pengentasan  masalah yang dialami pihak ketiga.
3). Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan pada layanan konsultasi adalah melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi. Penilaian jangka pendek dilakukan setelah konsulti memberikan penanganan kepada pihak ketiga (tahap penanganan).

Penilaian jangka pendek mengacu pada bagaimana konsulti  melakukan unsur kegiatan atau action dari hasil proses konsultasi. Sasaran  laijapen ini adalah respon atau dampak awal pihak ketiga terhadap tindakan  penanganan yang dilakukan oleh konsulti. Dengan demikian konsulti juga terlebih  dahulu telah dilatih oleh konselor agar dapat melakukan penilaian segera kepada  pihak ketiga.

Pada penilaian jangka panjang yang menjadi fokusnya adalah terjadi perubahan pada diri pihak ketiga. Perubahan yang dimaksudkan adalah  yang berkaitan dengan permasalahan yang sejak awal dikonsultasikan. Untuk  melihat ada tidaknya perubahan pada diri pihak ketiga, maka konsulti juga  dibekali konsultan agar dapat melakukan penilaian kepada pihak ketiga.
4). Analisis Hasil Evaluasi
Analisis hasil evaluasi yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri. Tujuan utama dari analisis hasil  evaluasi layanan konsultasi adalh untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut  yang akan dilakukan sesuai dengan penanganan masalah pihak ketiga. 

Hubungan  konsulti dengan konsultan tidak kontinu, tetapi efek dari proses diharapkan  kontinu. ”Putusan dibuat untuk menunda aktivitas, mendesain kembali dan  melaksanakan ulang atau berhenti secara penuh” (Marsudi, 2003: 126).
5). Tindak Lanjut
Hasil penilaian digunakan sebagai pertimbangan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan konsultasi lanjutan, penghentian atau alih tangan (refferal).   Konsultasi lanjutan dilakukan berdasarkan kesepakatan kembali antara konsulti dan konsultan. 

Konsultasi ini diperlukan jika tahap penanganan dikatakan belum  berhasil. Tingkah laku pihak ketiga yang diharapkan oleh konsulti belum tercapai  dan konsulti merasa perlu untuk mengulang kembali penanganan kepada pihak  ketiga yang bermasalah.

Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda dengan layanan konseling perorangan. ”Menghentikan konseling (terminasi) bisa dilakukan untuk sementara  dan selama itu klien masih bisa berhubungan kembali kalau dibutuhkan atau  dihentikan sama sekali karena tujuan konseling sudah tercapai” (Gunarsa, 2007:  99). Jika diperlukan, alih tangan atau refferal juga merupakan bentuk tindak lanjut  yang dapat dilakukan.

No comments