kaidah-fiqih-kaidah-ushul-fiqihkaidah-fiqih-dan-contohnya

Pengembangan Kaidah Fiqh


Kata-kata pengembangan mengandung arti kata tetap berpijak atau setidaknya memerhatikan dan memedulikan yang telah ada disertai daya kreatif, inovatif, menambah, mengurangi atau mengganti bagian-bagian yang tidak atau kurang sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



Meninggalkan keseluruhan apa yang telah lalu adalah tidak bijak dan tidak mungkin karena manusia hidup melalui masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam dunia ilmu, kita ini berdiri diatas pundak-pundak raksasa ilmu masa lalu. 



Sebaliknya, mengambil keseluruhan apa yang ada dari masa lalu tanpa koreksi dan tanpa menggunakan daya pikir kritis adalah juga tidak bijak dan tidak realistis karena kita hidup pada masa kini, di mana masyarakat telah jauh berkembang, tantangan-tantangan yang dihadapi makin berat dan makin banyak, dan dunia telah menyatu. Walaupun demikian, peluang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik tetap terbuka.


Dalam menghadapi perubahan di berbagai kehidupan yang cepat ini, adalah tepat apabila kita gunakan kaidah fikih:

  1. اَلْمُحاَفَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالأَخْذُ باِلْجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

Kaidah yang didukung oleh fakta sejarah para nabi dan rasul yang semuanya berkaidah tauhidullah. Sedangkan syariah ada beberapa perbedaan antara syariah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul misalnya.

Dalam hukum Islam, perubahan-perubahan secara perlahan sudah mulai tampak. Dalam ilmu ushul fiqh misalnya, mulai bergeser dari ijtihad fardhi (perorangan) kepada ijtihad jama’i (kolektif) dengan harapan kadar kebenarannya lebih tinggi. Fikih juga mulai bergeser dari materi yang ada dalam kitab-kitab ulama kepada qanun, peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu. 

Meskipun tetap menggunakan materi-materi fikih sebagai bahan dalam pembentukan qanun. Dalam mempelajari fikih satu madzhab, mulai berkembang kepda studi perbandingan madzhab, bahkan studi perbandingan dengan system hukum Romawi dan system hukum adat perbandingan dengan hukum positif di masin-masing negara tertentu.

Secara lebih khusus lagi, mulai berkembang dari fiqh muamalah kepada system ekonomi Ismal dengan salah satu subsistemnya lembaga-lembaga keungan syariat, baik itu perbankan syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah dan lain-lain.

Dalam siyasah dauliyah (hubungan Internasional) mulai berkembang dari pembagian dâr al-islam dan dâr al-harb kepada Islamic state (Negara Islam). Muslim country (negeri muslim, negara yang mayoritas penduduknya muslim), dan negara-negara yang berdamai dengan negeri-negeri muslim (dâr al-‘ahd). 

Di samping itu juga terbentuknya berbagai kerja sama antarnegara di dunia Islam dengan Organisasi Konfrensi Islam (OKI). Sesungguhnya secara moral hal ini dilandasi dengan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia), ukhuwah Islamiyah (persaudaraam sesama muslim) dan ukhuwah wahtaniyah (persaudaraan sesame warga negara) Jelas arah perkembangan ini sesuai dengan kaidah fikih yang didukung oleh banyak ayat dan hadits.
  1. الأَصْلُ فِي العَلَاقَاتِ السِّلْمُ
“Hukum asal dalam hubungan (antarmanusia, antarnegara) adalah damai”[1]
Dalam siyasah dusturiyah (tata negara) mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi social-politik di negaranya masing-masing.

Di bidang peradilan mulai berkembang dari fikih satu madzhab kepada perundang-undangan yang diambil dari banyak madzhab. Selain itu juga mulai tampak dalam perkara perdata, mulai perkembangan penyelesaian tidak hanya melalui pengadilan tapi juga melalui arbitrase atau dalam istilah hukum Islam disebut tahkîm. 

Tahkîm memiliki dasar dalam Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 35. Di Indonesia, UU tentang arbitrase juga sudah keluar, yaitu UU No.30 Tahun 1999. Dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, baik pengadilan maupun arbitrase telah diakui dan dilaksanakan kedua-duanya (Pasal 1784, 1790, 1841, 1851).

Dalam bidang kaidah-kaidah fikih menurut hemat penulis belum begitu tampak perkembangannya. Diskusi-diskusi tentang kaidah fikih pun masih jarang dilakukan. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dikaji ulang. Misalnya : (1) kaidah-kaidah yang masih diikhtilafkan di kalangan para ulama yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diperdebatkan baik subtansinya maupun formulasinya, apakah akan menjadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin untuk dikritisi untuk penyempurnaannya, baik kaidah umumnya, kiadah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang, misalnya kaidah tentang lingkungan hidup, kemanusiaan, kelautan, dan lain-lain. 


Kaidah Fiqih Yang Masih Diperselisihkan 


Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitabnya, al-Asybâh wa al-Nazhâir, menyebutkan ada 20 kaidah yang masih terdapat perbedaan pendapat para ulama.[2] Kemudian dipersingkat dan adapula ditarjih oleh ulama-ulama yang datang kemudian.[3]

Untuk kaidah asasi yang lima, ulam sepakat bahwa kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah yang mengandung ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas dan diakui sebagai kaidah yang sangat mapan. Meskipun demikian, Ibnu Nuzaim al-Hanafi (w. 970 H) menambahkan dengan satu kaidah lagi yaitu:
لَاثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَةِ
“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”[4]

Dengan demikian, jumlah kaidah asasi bukan lima tapi enam bagi mazhab Hanafi. Selanjutnya kaidah-kaidah umum dan khusus-meminjam istilah al-Subki-pada umumnya subtansinya disepakati oleh ulama dari berbagai mazhab atau setidaknya oleh mayoritas ulama. Meskipun demikian, ungkapan kata-katanya atau formulasinya masih terjadi perbedaan.

Adapun yang paling banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kaidah ini adalah kaidah yang ruang lingkupnya kecil yang menurut istilah Ibnu Nuzaim disebut al-faidah atau dhabith, dalam masalah yang rinci yang penulis sebut dengan al-qawâid al-tafshîliyah. Untuk yang terakhir ini, bukan saja terjadi perbedaan pendapat antar mazhab-mazhab fikih, bahkan dalam satu mazhab pun bisa terjadi perbedaan.[5]

Dari paparan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa makin luas cakupan dari ruang lingkup suatu kaidah fikih, makin sedikit kekcualiannya dan kemungkinan adanya kesepakatan ulama makin tinggi. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah, makin banyak kekecualiannya, dan kemungkinan kesepakatan ulama makin rendahm dalam arti perbedaan pendapatnya makin banyak.

Sebagai contoh; pada mulanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah, apakah di dalam akad jual beli yang dianggap benar itu ungkapan kata-katanya ataukah makna ungkapan kata-kata tersebut? Pentarjihan ulama tentang hal ini adalah kaidah:
الإِعْتِبَارُ للمَعنَى لَا للأَلْفَاظِ
“Yang dianggap benar adalah berdasar maknanya bukan kata-katanya”[6]

Selanjutnya kaidah tersebut diperjelas dengan kaidah:
العِبْرَةُ فِي العُقُوْدِ لِلمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا للأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
“Yang dianggap benar dalam akad adalah maksud dan maknanya bukan kata-kata dan ungkapannya”[7]

Tampaknya kaidah terakhir ini sudah mulai mapan, karena berhubungan juga dengan kaidah asasi, “al-umûr bimaqashidihâ” (setiap perkara itu sesuai dengan niatnya).

Menurut penuturan al-Suyuthi, malah ada kaidah yang bertentangan seperti:[8]
يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِ
“Bisa dimaafkan pada meneruskan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya”
يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ
“Bisa dimaafkan pada permulaan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada meneruskannya”

Rupa-rupanya dari kedua kaidah diatas karena dalam contoh-contoh fikihnya memang ada yang dimaafkan pada mengekalkannya seperti hak milik harta pada seseorang tetap diakui selamanya sampai ada bukti-bukti bahwa hak milik itu berpindah kepada orang lain.

Ada pula dalam fikih, yang dimaafkan pada permulaannya seperti hampir fajar masih sahur pada bulan Ramadhan. Ketika fajar terbit maka dia berhenti makan. Maka bisa dimaafkan (saum) tetapi dia tetap dilarang makan selanjutnya karena dia sedang saum.

Dari kedua kaidah tersebut, rupanya kaidah yang pertama lebih kuat. Alasannya: (1) kaidah yang pertama itu sesuai dengan istishab, yaitu hukum sesuatu pada asalnya tetap berlangsung terus sampai ada yang mengubahnya; (2) kaidah yang pertama didukung oleh kaidah lain:
البَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الإِبْتِدَاءِ
“Mengekalkan (melanjutkan) hukum yang telah ada lebih mudah dari pada memulai”
(3) dalam kitab-kitab fikih yang terakhir, kita mendapatkan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua mulai hilang sebagai kaidah.[9]

Dengan demikian, kaidah yang pertamalah yang dianggap sebagai kaidah fikih, tetapi yang kedua bukanlah kaidah melainkan contoh-contoh kekecualian dari kaidah yang pertama.

Tentang perbedaan mengungkapkan kata-kata dalam kaidah tetapi subtansinya sama, bisa digunakan ungkapan yang lebih tepat baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi rasa bahasa atau seni. 

Adapun perbedaan dalam menggunakan istilah seperti faidah atau dhabith untuk maksud yang sama, penulis sendiri lebih cenderung menggunakan istilah yang dipakai oleh Tajjudin al-Subki, karena lebih menggambarkan ruang lingkup dan cakupan kaidah seperti telah dijelaskan pada bagian akhir BAB II. 


Kaidah Yang Masih Mungkin di Kritisi 


Memang masih ada kejumbuhan (percampuran) antara kaidah fikih dan kaidah ushul seperti:

إِذَا تَعَذَّرَتْ الحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya”.



Ahmad al-Nadwi menginventarisasi dari 412 kaidah fikih termasuk kaidah tafshiliyah-nya (dhabith), ada 43 kaidah ushulnya. Artinya 10% dari kaidah fikih yang ada adalah kaidah ushul fiqh.[10] Dalam hal ini setidaknya ada hal yang perlu diteliti lebih jauh: pertama, apakah terbentuknya kaidah fikih tadi melalui penghimpunan materi-materi fikih dahulu, kemudian kaidah fikih tadi setelah terbentuk lalu dirujukkan kepada banyak ayat dan hadits, atau kaidah tadi langsung disimpulkan dari ayat dan hadits nabi dengan menggunakan pendekatan bahasa atau pendekatan filosofis. 


Apabila cara pertama yang ditempuh maka itulah kaidah fikih. Sedangkan apabila cara yang kedua yang ditempuh maka itulah kaidah ushul.
Kedua, sering juga terjadi menggunakan cara kedua-duanya tetapi hasilnya sama atau mirip, seperti ulama ushul menggunakan kaidah:
الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ
“Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh”

Kaidah ini berdasarkan istishab. Sedangkan ahli kaidah fikih berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fikih dan pembidangan fikih mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi:
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحرِيْمِهِمَا
“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaramkannya”

Adapun untuk bidang fikih ibadah justru sebaliknya, seperti telah dijelaskan dalam kaidah di bidang mahdhah (hubungan manusia dengan Allah). Jadi tidak sama antara kedua kaidah tersebut, yang satu kaidah ushul sedang yang kedua adalah kaidah fikih.

Bahkan, ketika merujukkan kaidah fikih yang telah disimpulkan tadi ternyata kaidah tadi bertemu dengan hadits, seperti kaidah fikih:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”

Ulama kaidah fikih dan fuqaha menyebutnya sebagai kaidah fikih karena merupakan hasil dari kesimpulan studi fikih. Sedangkan muhaddits (ahli hadits) menyebutnya sebagai hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Majah dari Sa’id al-Khudri dan Ibnu Abbas. Dengan dukungan hadits di atas. Kaidah “lâ dharara wa lâ dhirâra” kadar kebenarannya menjadi tinggi.

Ketiga, dilihat dari sisi bahwa hukum Islam itu merupakan satu sistem hukum yang selalu berhubungan di antara sub-subsistemnya, maka tidak mengherankan apabila orang agak sulit membedakan antara kaidah ushul fiqh dan kaidah fikih. Oleh karena itu, sering mencampurbaurkan saja antara kaidah ushul dengan kaidah fikih. 

Untuk kepentingan yang praktis barangkali tidak terlalu masalah bisa digunakan kaidah fikih atau kaidah ushul. Tetapi, untuk kepentingan akademik hal ini menjadi perlu diteliti lebih jauh.

Selain itu, bisa dikritisi tentang ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah serta penempatannya. Misalnya kaidah:
لَايُنْزَعُ شَيْئٌ مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ
“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap”

Kaidah ini biasanya digunakan di bidang muamalah, artinya termasuk kaidah yang khusus. Akan tetapi, apabila kita lihat ruang lingkupnya, yaitu kata “syaiun” (sesuatu) dan kata “áhadin” (seseorang) demikian pula kata-kata “bi haqqin tsâbitan”, semuanya bersifat umum. 

Selain itu, kaidah tersebut juga bisa berlaku di bidang fiqh siyasah, misalnya, hak untuk memilih dan dipilih atau hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kaidah itu juga berlaku di bidang jinayah, misalnya, dalam teori ta’ashuf dari Imam Maliki tentang boleh merampas barang yang digunakan untuk kejahatan. 

Bahkan, kaidah itu juga berlaku di bidang hukum keluarga, misalnya, tentang hak pemeliharaan anak bagi suami istri yang cerai. Jadi tidak hanya berlaku di bidang muamalah tetapi juga di bidang-bidang fikih lainnya. 

Oleh karena itu, kaidah tersebut di atas, rupanya harus ditingkatkan dari kelompok kaidah-kaidah fikih khusus (kaidah yang hanya berlaku di bidang fikih tertentu) menjadi kaidah-kaidah fikih umum (kaidah yang berlaku di bidang fikih lainnya).

Sebaliknya, ada kaidah yang dimasukkan ke dalam kelompok kaidah khusus, tetapi apabila diamati, seharusnya turun ke kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). Contohnya:
كُلُّ جُزْءٍ مُنْفَصَلٍ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ
“Setiap bagian yang terpisah dari binatang yang hidup, maka hukumnya haram seperti bangkainya”.

Biasanya kaidah ini masuk dalam rubu’ ibadah mahdhah (fikih ibadah) karena berhubungan dengan taharah dari najis, artinya termasuk kaidah fikih khusus. Hal ini tidak salah, tetapi tampaknya kurang tepat. Yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). 

Alasannya, karena kaidah di atas hanya menyimpulkan tentang najis yang merupakan bagian dari taharah, sedangkan taharah bagian dari fikih ibadah. Jadi, apabila kaidah tersebut dimasukkan ke dalam kaidah yang khusus, akan kebesaran tempatnya. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam tafshiliyah (dhabith) akan sesuai antara tempat dan isinya.

Sesungguhnya di sini kita menggunakan cara berpikir “al-sabr wa al-taqsim” dalam ushul fiqh, yaitu metode dengan cara memilih dan memilah.
Kaidah:
مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
“Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut)”
Kaidah di atas perlu dilengkapi dengan:
مَنْ اسْتَأْخَرَ شَيْئًا بَعْدَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
“Barangsiapa yang memperlambat sesuatu setelah waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut)”

Banyak sekali contoh contoh dalm fikih yang apabila terlambat melaksanakannya, haram dilakukan seperti wukuf di Arafah setelah habis waktunya, melaksanakan puasa Ramadhan setelah lewat bulan Ramadhan, kecuali untuk qadha. 

Setelah lewat masa ‘iddah, tidak bisa lagi ruju’ kepada bekas istri, setelah lewat masa hidup di dunia tidak ada lagi kesempatan tobat, setelah lewat peluang untuk meraih sesuatu dalam fiqh siyasah atau muamalah maka kita gagal meraih sukses yang disediakan oleh peluang tersebut.

Kaidah tersebut di atas berhubungan dengan waktu, terlalu cepat sama akibatnya dengan terlambat, untuk suatu kesempatan yang hanya disediakan dalam waktu tertentu. Kaidah tersebut masuk dalam kaidah fikih yang bersifat umum karena berlaku dalam setiap bidang fikih.

Memunculkan Kaidah Baru


Untuk memunculkan kaidah fiqh yang baru tidaklah mudah, diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat, sesuai dengan proses pembentukan kaidah fiikih yang telah di jelaskan pada BAB I.

Akan tetapi, kaidah-kaidah fikih yang baru sangat diperlukan, terutama di bidag-bidang hukum yang belum dibahas secara mendalam oleh ulama-ulama terdahulu, karena memang pada waktu itu belum dibutuhkan.

Kesulitan yang dihadapi antara lain belum cukup memadai jumlah materi fikih hasil ijtihad para ulama fikih masa kini yang menanggapi masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang ada. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk menyelesaikan produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah, seringkali menggunakan kaidah dibidang muamalah, yaitu:
الاصل في المعاملة الاباحة  الا ان يدل دليل على تحريمها
“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Banyak dan sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih sudah tentu erat kaitannya dengan gairah tidaknya para ulama untk berijtihad. 

Para ulama masa abad pertama dan kedua Hijriah, sangat bergairah untuk berijtihad, antara lain karena dorongan dari umat dan penguasa memfasilitasinya dengan serius, serta munculnya ulama-ulama besar karena motivasi Al-Qur’an dan Hadist. 

Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat (QS. 58 ayat 11). Tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada (Hadist). Mencari ilmu adalah ibadah (Hadist) maka otomatis pendidikan juga adalah ibadah.

Masalah-masalah yang dihadapi segera di selesaikan, baik masalah yang datang dan dihadapi umat maupun masalah yang datang dan dihadapi penguasa. Begitu bergairahnya mereka, sampai-sampai kehabisan masalah yang akan dipecahkan dan memunculkan fiqh iftiradi, yaitu fikih yang hanya dibayangkan terjadinya yang sesungguhnya tidak terjadi dalam kenyataan hidup. 

Peradaban islam yang maju dan memberi sumbangan besar terhadap kebangkitan peradaban barat sekarang baik melalui perguruan tinggi Cordoba di Spanyol Selatan, Mesir, dan Baghdad. Hal ini berlangsung kurang lebih selama 700 tahun.[11]

Kemudian setelah itu, selama 700 tahun, peradaban barat yang menguasai dunia sampai sekarang. Selanjutnya banyak penulis yang memprediksi bahwa peradaban yang akan menggantikan masa yang akan datang adalah peradaban Islam lagi yang paling memungkinkan.[12]  

Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya. Bahkan, mulai ada yang menyatakan musuh Barat masa depan setelah terpuruknya komunisme, yaitu islam, padahal islam tidak menyebarkan permusuhan, malah islam menyebarkan perdamaian, persaudaraan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Setelah islam terbebas dari penjajahan dunia barat secara politis dan ekonomi, sampai sekarang baru perintisan dimulai, maka kebebasan berpikir mulai terasa dan ijtihad mulai dilakukan meskipun belum banyak dan belum bergairah betul. 

Kemudian umat islam dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah dibidang hukum, yaitu mengambil keseluruhan dari apa yang telah ada dalam kitab-kitab fikih, sering tidak realistis, sementara mengambil keseluruhan produk hukum barat, menjadi tidak Islami.[13]

Pilihan yang berbeda-beda dari dunia islam, menyebabkan munculnya tiga tipe pola hubungan antara islam (baca: Hukum Islam) dengan politik dewasa ini. Pertama, negara yang melaksanakan hukum islam secara penuh (pola integralistik) seperti Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dan Mauritania di Afrika. 

Kedua, negara yang menolak secara penuh, kecuali fikih ibadah (pola sekuleristik) seperti Turki, yaitu pola yang memisahkan agama dan negara. Ketiga, pola simbiotik, yaitu negara tidak menjadikan islam sebagai kekuatan struktural dalam politik, tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural atau seperti dua sisi dari satu mata uang.[14] 

Pola ketiga ini dalam praktiknya ada yang menjadikan Islam agama resmi negara, seperti Malaysia, Mesir, dan Irak pada zaman Saddam Husain. Ada pula yang secara resmi tidak menjadiakan Islam sebagai agama resmi negara seperti Indonesia.

Sudah barang tentu pola-pola tersebut akan besar pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam terutama dalam hukum publik. Dalam kondisi semacam ini maka para ulama dan cendikiawan muslim benar-benar ditantang untuk menjawab masalah-masalah yang muncul yang diahadapi umat dalam berbagai macam bidang hidup dan kehidupannya yang makin kompleks ini. 

Salah satu yang mendasar adalah masalah kemanusiaan khususnya hak asasi manusia yang sampai sekarang masih terus di diskusikan para ulama.

Ijtihad Kemanusiaan


Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pernah mendiskusikan buku Ijtihad Kemanusiaan karangan Prof. H. Munawir Sadzah, MA. Pada saat ia telah berhenti dari Menteri Agama dan beliau sendiri hadir secara pribadi pada kesempatan tersebut. Sedangkan penulis dan Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i sebagai Pembahasnya.

Ada dua hal yang masih teringat sampai sekarang, yaitu: pertama, pada waktu berbicara sebelum diskusi, beliau bertanya kepada penulis, “saudara memberi mata kuliah apa? Penulis jawab: “mata kuliah Ushul Fiqh”. Beliau berkata: “tidak akan ramai diskusinya dengan orang yang tahu ushul fiqh karena pasti tahu tentang illat-illat hukum dan kaidah-kaidah fikih.

Kedua, pada waktu diskusi, penulis tanyakan kepada Prof. Munawir. “kenapa bapak dalam buku ijtihad kemanusiaan tidak sampai kepada kaidah, misalnya
الاصل في الانسانية المساوة
“hukum asal dalam kemanusiaan adalah persamaan”.

Untuk pertanyaan ini, beliau tidak menjawab, mungkin karena tidak relevan. Pertanyaan tersebut penulis ajukan karena dalam bukunya, beliau mencantumkan enam kaidah fikih yang berhubungan dengan perubahan hukum dan adat kebiasaan. [15]

Seperti yang disampaikan pada waktu menjadi menteri Agama, dalam bukunya tersebut, Prof. Munawir menyarankan agar pendekatan terhadap Al-Qur’an dan As-sunnah rasul lebih kontekstual dan bahkan situasional, dalam mempertahankan relevansi ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan atau muamalah. Akhirnya beliau menegaskan bahwa hanya dengan meneladani keberanian Umar bin Khottob, umat islam tidak akan kedodoran dalam menyongsong abad ke-21 mendatang dengan perkembangan hidup yang amat pesat nanti. [16]

Yusuf al-qardawi dalam bukunya, al ijtihad fi al syari’ah al islamiyah ma'a nazharat tahliliyah fi al ijtihad al mu'ashirah (ijtihad dalam syariah islam dengan pendekatan analisis dalam ijtihad kontemporer) membagi tiga aliran pokok ijtihad, yaitu:
  1. aliran yang mempersulit dan mempersempit ijtihad yang dibagi dua. Yaitu: kelompok ijtihad dzahiriyah baru, mereka menekuni hadis tetapi tidak mempraktikan Fikih dan ushul nya. Dan kelompok yang mempercayai akan wajibnya mengikuti madzhab tertentu dan tidak boleh keluar dari madzhab tersebut.
  2. Aliran yang berlebih-lebihan dalam memperluas ijtihad walaupun terhadap nash-nash yang muhkamat dan hukum ya telah tetap.  Aliran ini juga terbagi dua kelompok: yaitu kelompok yang mendahulukan maslahat daripada nash dan kelompok yang hanya memberi legitimasi terhadap apa yang terjadi.
  3. Aliran yang moderat (mengambil jalan tengah) yaitu aliran yang mengikuti nash dan memperhatikan makssud-maksud syariah serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati. [17]

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang disebut ahliyat al-wujub dan ahliyat al-ada'. Ahliyat al-wujub melekat pada setiap manusia karena kemanusiaannya. Sama saja apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Juga sama saja apakah dia itu janin atau anak kecil atau mumayyiz, atau balig. 

Juga sama saja apakah dia itu berakal atau gila, sehat atau sakit, maka manusia bagaimanakah keadaannya, dia memiliki ahliyat al-wujub. Tidak ada manusia yang tidak memiliki ahliyat al-wujub karena ahliyat al-wujub adalah sifat kemanusiaannya, karena dia manusia.

Hal ini berbeda dengan ahliyat al-ada' karena dasarnya adalah tanggung jawab dan dasarnya adalah akal[18]. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak memiliki ahliyat al-ada' yang penuh atau ahliyat al-ada'nya kurang seperti banyak dibahas dalam kitab-kitab ushul fiqh.

Dalam ahliyat al-wujub hanya satu yang dipermasalahkan ulama yaitu janin di dalam kandungan yang di kalangan fuqoha dikenal dengan  kasus ijhad atau kasus pengguguran kandungan atau aborsi. Pada prinsipnya membunuh bayi dalam kandungan adalah jarimah (kejahatan). Artinya, bayi dalam kandungan sudah punya ahliyat al-wujub atau punya hak untuk dihormati sebagai manusia.[19]

MUI dalam keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI NO. 1/MUNAS VI/MUI/2000 menetapkan bahwa melakukan aborsi baik sesudah nafi' al-ruh maupun sejak terjadinya pembuahan ovum sebelum nafi' al-ruh hukumnya haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat islam.

Baik Abd al-Qodir Awdah20 maupun Mahmud Syaltut21 Abd Karim Zaidan dan Ali Abd Wahid menyatakan hak yang paling penting yang di etika oleh islam terhadap manusia adalah persamaan (al-musawah). Memang ada yang menambahkan di samping almusawah juga al-hurriyah (kemerdekaan).

Kemudian para ulama memerinci persamaan ini ke dalam hak-hak asasi manusia. Ada yang mengembalikan hak-hak ini kepada maqashid al-syari'ah seperti hak beragama, hak hidup, hak pendidikan, hak dalam menentukan pilihan dalam berkeluarga, hak milik, dan hak politik. 

Ada juga yang membaginya kepada hak-hak politik, hak-hak sipil, hak untuk memanfaatkan fasilitas umum. Asa juga yang membaginya menjadi: persamaan dihadapkan undang-undang dan peradilan. Untuk yang terakhir ini bisa dilihat dalam etika hakim dan prosedur persidangan di pengadilan.22

Adapun kemerdekaan adalah kemerdekaan berfikir, berkeyakinan, berbicara, berpendidikan, dan kepemilikan. Sudah barang tentu kemerdekaan ini bukan tanpa batas, tapi ada kekecualiannya, misalnya: dilarang berbicara yang tidak baik atau menghina orang, dilarang memiliki barang-barang haram. Jadi ada batas-batasnya, yang dibicarakan panjang lebar dalam ilmu Fikih, yang bermuara kepada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifatullah fi al-ardh.

Rincian lebih jauh masih didiskusikan di kalangan para ulama, misalnya: persamaan laki-laki dan wanita atau gender. Disatu sisi, antara laki-laki dan wanita yaitu sama-sama makhluk Allah. 

Sama-sama memiliki ahliyat al-wujub karena sama-sama manusia; sama-sama mempunyai hak untuk mencapai derajat dan kehidupan yang baik selama beriman dan beramal soleh; sama-sama berhak untuk mencapai derajat yang mulia selama bertaqwa. Apabila telah dewasa, laki-laki dan wanita adalah subjek hukum yang penuh.

Tapi di sisi lain, laki-laki adalah laki-laki dan wanita adalah wanita yang memang berbeda diantara keduanya. Yang jelas keduanya harus diperlakukan secara adil. Keadilan tidak selamanya sama, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadh'u syai'un fi mahallihi).

Satu hal yang penting adalah setiap hak orang lain adalah kewajiban kita untuk menghormatinya, sebaliknya setiap hak kita adalah kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Inilah makna setiap hak berimbalan kewajiban dan setiap kewajiban berimbalan hak. 

Hak dan kewajiban harus seimbang dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Berlaku kaidah:
أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
Bagi mereka punya hak sama seperti kita dan atas mereka asa kewajiban yang sama dengan berlaku atas kita”.

Sering orang memntingkan hak-haknya dan lupa atau tidak memedulikan kewajibannya. Akhirnya manusia saling berebut hak baik secara individu maupun kelompok. Manusia sebagai makhluk Allah memiliki hak-hak persamaan dalam kemanusiaanya seperti telah dikemukakan diatas, tetapi manusia juga mampunyai kewajiban sebagai hamba Allah yaitu untuk beribadah kepadanya-Nya dan kewajiban sebagai khalifah Allah fi al-ardh untuk memakmurkan kehidupan ini (QS. Al Bayyinah: 5 dan QS. Huud: 61). 

Manusia harus disadarkan akan hak-haknya sebagai manusia tetapi juga harus disadarkan akan kewajiban-kewajibannya dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Atas dasar kesamaan-kesamaan inilah dikembangkan ajaran moral al-ukhuwah al-insaniah, persaudaraan sesama manusia.

Apabila kaidah “al ashlu fi al-insaniyah al-musawah” ditujukan kepada ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi maka kita temukan ayat-ayat dan hadist yang melandasinya, antara lain:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al-Hujurat: 13)
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...
Manusia itu adalah umat yang satu”. (QS. Al-Baqarah:213)
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ...
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. (QS. An-nahl: 97. Lihat juga Al-mu’min:40; An-Nisaa’:124 dan Ali Imran: 195)
...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...
“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi para istri...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga. Selain ayat-ayat tersebut diatas, dapat dilihat juga surat ath-Thariq ayat 5-7. Fathir ayat 11 dan al-Mu’minuun ayat 12-14.
Adapun dalam hadis antara lain:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَباكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بالتَّقْوَى
“wahai manusia, Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan sesungguhnya bapak kalian juga satu, tidak ada keutamaan bagi orang arab atas orang yang bukan arab dan juga tidak ada keutamaan orang yang bukan arab atas orang arab, dan tidak juga orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak juga orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali atas ketaqwaannya”. (HR. Ahmad dari Abu Nadhrah)
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء
“sayangilah yang dimuka bumi, Allah akan menyayangimu” (HR. Hakim dari Abdullah bin Umar)
Hadis ini menyuruh menyebarkan rahmat dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah di muka bumi, termasuk kepada sesama manusia.
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا
“dari Hisyam bin Hakim bin Hizam: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia” (HR. Muslim).

Hadist ini semakna dengan hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah berdiri menghormati jenazah yahudi, karena kemanusiaannya. Masih banyak lagi hadist-hadist lainnya, yang pada intinya sesama manusia tidak boleh mengganggu terhadap darahnya, hartanya, dan kehormatannya.

Memang ada perbedaan di antara manusia, diantaranya: perbedaan warna kulit, bahasa, dan budaya (QS. Ar-Rum: 22); perbedaan antara laki-laki dan wanita; perbedaan bangsa dan suku bangsa. Hanya saja perbedaan ini harus disadari juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. 

Perbedaan-perbedaan ini untuk bisa diambil hikmahnya dengan mengembangkan kerja sama, saling membantu dalam kebaikan dan taqwa, demi untuk kesejahteraan hidup bersama dalam melaksanakan tugas manusia sebagai Hamba Allah dan sebagai khalifatullah fi al-ardh.

Perbedaan antara wanita dan laki-laki di antaranya wanita mengandung sedangkan laki-laki tidak; wanita mengalami menstruasi dan laki-laki tidak; yang berpengaruh pada aspek ibadah mahdhah. Dalam kehidupan keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan terjadi karena fungsinya berbeda. [20]


Referensi:
[1] Abdul Wahab Khalaf, al-Siyasah al-Syar’iyah. (Kairo: Dâr al-Anshar. 1977 M). hlm 62-77
[2] Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahmân, al-Asybâh wa al-Nazhâir wa Furû’ Fiqh al-Syâfi’î, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah 1399 H/1979 M). hlm. 180
[3] Muhammad ‘Ibadi al-Hadrami, idhah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (Jeddah al-Haramain, tt.) hlm. 95.
[4] Ibnu Nuzaim, al-Hanafi, Zayn al-‘Abidin Ibn Ibrahim, al-Asybâh wa al-Nazhâir. cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1404 H 1983 M), hlm. 14
[5] al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (Jeddah: Al-Haramain, tt.) hlm. 95.
[6] Ibnu Nuzaim, Op. cit.. hlm. 204
[7] Majalah al-Ahkam al-Adliyah. Pasal 2: Ahmad bin Muhammad Zarqa, syarah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (tt. Dâr al-Qalam, 1422 H/2001 M), cet. VI, hlm. 55.
[8] Al-Suyuthi, Op. cit.. hlm. 204.
[9] Majalah al-Ahkam al-Adliyah. Pasal 55: Asmuni A. Rahman, hlm. 137: al-Burnu, hlm. 206, al-Nadwi, hlm. 528.
[10] Al-Nadwi, al-Qawâid al-Fiqhiyah, cet. V. (Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/1998 M), hlm. 562-565.
[11] Amir. Ali, the spirit of islam, alih bahasa H.B. Yasin. (Jakarta: PT. Pembangunan, 1977 M). Hlm 233-340.
12  L Stoddart. The new world of islam. Hal: 173
[13] coulson. Noel J, A History of Islam. Hlm: 233
[14] A. Djazuli. Fiqh Siyasah. Hlm: 39
[15] Munawwir Sadzah, Ijtihad Kemanusiaan. Hlm: 49
[16] ibid. Hlm: 75-76
[17] yusuf al-qardawi. Al-ijtihad fi al-islamiyah. Hlm: 255-256
[18] abd. Wahab al-kholaf. Ilmu Ushul al-fiqh. Hlm: 136
[19] Abd. Qodir Awdah. Al-tasyri’ Islam. Hlm: 292
20 Abd. Qodir awdah. Al-islam wa audhotul al siyasah. Hlm: 195
21 mahmud syaltut. Al-islam aqidah wa al-syariah. Hlm: 160
22 A. Djazah. Hukum perdata islam. Hlm: 150-151
23 lihat pasal 31 ayat 3 UU tentang perkawinan 1974

Pengembangan Kaidah Fiqh

kaidah-fiqih-kaidah-ushul-fiqihkaidah-fiqih-dan-contohnya

Pengembangan Kaidah Fiqh


Kata-kata pengembangan mengandung arti kata tetap berpijak atau setidaknya memerhatikan dan memedulikan yang telah ada disertai daya kreatif, inovatif, menambah, mengurangi atau mengganti bagian-bagian yang tidak atau kurang sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



Meninggalkan keseluruhan apa yang telah lalu adalah tidak bijak dan tidak mungkin karena manusia hidup melalui masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam dunia ilmu, kita ini berdiri diatas pundak-pundak raksasa ilmu masa lalu. 



Sebaliknya, mengambil keseluruhan apa yang ada dari masa lalu tanpa koreksi dan tanpa menggunakan daya pikir kritis adalah juga tidak bijak dan tidak realistis karena kita hidup pada masa kini, di mana masyarakat telah jauh berkembang, tantangan-tantangan yang dihadapi makin berat dan makin banyak, dan dunia telah menyatu. Walaupun demikian, peluang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik tetap terbuka.


Dalam menghadapi perubahan di berbagai kehidupan yang cepat ini, adalah tepat apabila kita gunakan kaidah fikih:

  1. اَلْمُحاَفَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالأَخْذُ باِلْجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

Kaidah yang didukung oleh fakta sejarah para nabi dan rasul yang semuanya berkaidah tauhidullah. Sedangkan syariah ada beberapa perbedaan antara syariah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul misalnya.

Dalam hukum Islam, perubahan-perubahan secara perlahan sudah mulai tampak. Dalam ilmu ushul fiqh misalnya, mulai bergeser dari ijtihad fardhi (perorangan) kepada ijtihad jama’i (kolektif) dengan harapan kadar kebenarannya lebih tinggi. Fikih juga mulai bergeser dari materi yang ada dalam kitab-kitab ulama kepada qanun, peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu. 

Meskipun tetap menggunakan materi-materi fikih sebagai bahan dalam pembentukan qanun. Dalam mempelajari fikih satu madzhab, mulai berkembang kepda studi perbandingan madzhab, bahkan studi perbandingan dengan system hukum Romawi dan system hukum adat perbandingan dengan hukum positif di masin-masing negara tertentu.

Secara lebih khusus lagi, mulai berkembang dari fiqh muamalah kepada system ekonomi Ismal dengan salah satu subsistemnya lembaga-lembaga keungan syariat, baik itu perbankan syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah dan lain-lain.

Dalam siyasah dauliyah (hubungan Internasional) mulai berkembang dari pembagian dâr al-islam dan dâr al-harb kepada Islamic state (Negara Islam). Muslim country (negeri muslim, negara yang mayoritas penduduknya muslim), dan negara-negara yang berdamai dengan negeri-negeri muslim (dâr al-‘ahd). 

Di samping itu juga terbentuknya berbagai kerja sama antarnegara di dunia Islam dengan Organisasi Konfrensi Islam (OKI). Sesungguhnya secara moral hal ini dilandasi dengan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia), ukhuwah Islamiyah (persaudaraam sesama muslim) dan ukhuwah wahtaniyah (persaudaraan sesame warga negara) Jelas arah perkembangan ini sesuai dengan kaidah fikih yang didukung oleh banyak ayat dan hadits.
  1. الأَصْلُ فِي العَلَاقَاتِ السِّلْمُ
“Hukum asal dalam hubungan (antarmanusia, antarnegara) adalah damai”[1]
Dalam siyasah dusturiyah (tata negara) mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi social-politik di negaranya masing-masing.

Di bidang peradilan mulai berkembang dari fikih satu madzhab kepada perundang-undangan yang diambil dari banyak madzhab. Selain itu juga mulai tampak dalam perkara perdata, mulai perkembangan penyelesaian tidak hanya melalui pengadilan tapi juga melalui arbitrase atau dalam istilah hukum Islam disebut tahkîm. 

Tahkîm memiliki dasar dalam Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 35. Di Indonesia, UU tentang arbitrase juga sudah keluar, yaitu UU No.30 Tahun 1999. Dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, baik pengadilan maupun arbitrase telah diakui dan dilaksanakan kedua-duanya (Pasal 1784, 1790, 1841, 1851).

Dalam bidang kaidah-kaidah fikih menurut hemat penulis belum begitu tampak perkembangannya. Diskusi-diskusi tentang kaidah fikih pun masih jarang dilakukan. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dikaji ulang. Misalnya : (1) kaidah-kaidah yang masih diikhtilafkan di kalangan para ulama yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diperdebatkan baik subtansinya maupun formulasinya, apakah akan menjadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin untuk dikritisi untuk penyempurnaannya, baik kaidah umumnya, kiadah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang, misalnya kaidah tentang lingkungan hidup, kemanusiaan, kelautan, dan lain-lain. 


Kaidah Fiqih Yang Masih Diperselisihkan 


Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitabnya, al-Asybâh wa al-Nazhâir, menyebutkan ada 20 kaidah yang masih terdapat perbedaan pendapat para ulama.[2] Kemudian dipersingkat dan adapula ditarjih oleh ulama-ulama yang datang kemudian.[3]

Untuk kaidah asasi yang lima, ulam sepakat bahwa kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah yang mengandung ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas dan diakui sebagai kaidah yang sangat mapan. Meskipun demikian, Ibnu Nuzaim al-Hanafi (w. 970 H) menambahkan dengan satu kaidah lagi yaitu:
لَاثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَةِ
“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”[4]

Dengan demikian, jumlah kaidah asasi bukan lima tapi enam bagi mazhab Hanafi. Selanjutnya kaidah-kaidah umum dan khusus-meminjam istilah al-Subki-pada umumnya subtansinya disepakati oleh ulama dari berbagai mazhab atau setidaknya oleh mayoritas ulama. Meskipun demikian, ungkapan kata-katanya atau formulasinya masih terjadi perbedaan.

Adapun yang paling banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kaidah ini adalah kaidah yang ruang lingkupnya kecil yang menurut istilah Ibnu Nuzaim disebut al-faidah atau dhabith, dalam masalah yang rinci yang penulis sebut dengan al-qawâid al-tafshîliyah. Untuk yang terakhir ini, bukan saja terjadi perbedaan pendapat antar mazhab-mazhab fikih, bahkan dalam satu mazhab pun bisa terjadi perbedaan.[5]

Dari paparan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa makin luas cakupan dari ruang lingkup suatu kaidah fikih, makin sedikit kekcualiannya dan kemungkinan adanya kesepakatan ulama makin tinggi. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah, makin banyak kekecualiannya, dan kemungkinan kesepakatan ulama makin rendahm dalam arti perbedaan pendapatnya makin banyak.

Sebagai contoh; pada mulanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah, apakah di dalam akad jual beli yang dianggap benar itu ungkapan kata-katanya ataukah makna ungkapan kata-kata tersebut? Pentarjihan ulama tentang hal ini adalah kaidah:
الإِعْتِبَارُ للمَعنَى لَا للأَلْفَاظِ
“Yang dianggap benar adalah berdasar maknanya bukan kata-katanya”[6]

Selanjutnya kaidah tersebut diperjelas dengan kaidah:
العِبْرَةُ فِي العُقُوْدِ لِلمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا للأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
“Yang dianggap benar dalam akad adalah maksud dan maknanya bukan kata-kata dan ungkapannya”[7]

Tampaknya kaidah terakhir ini sudah mulai mapan, karena berhubungan juga dengan kaidah asasi, “al-umûr bimaqashidihâ” (setiap perkara itu sesuai dengan niatnya).

Menurut penuturan al-Suyuthi, malah ada kaidah yang bertentangan seperti:[8]
يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِ
“Bisa dimaafkan pada meneruskan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya”
يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ
“Bisa dimaafkan pada permulaan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada meneruskannya”

Rupa-rupanya dari kedua kaidah diatas karena dalam contoh-contoh fikihnya memang ada yang dimaafkan pada mengekalkannya seperti hak milik harta pada seseorang tetap diakui selamanya sampai ada bukti-bukti bahwa hak milik itu berpindah kepada orang lain.

Ada pula dalam fikih, yang dimaafkan pada permulaannya seperti hampir fajar masih sahur pada bulan Ramadhan. Ketika fajar terbit maka dia berhenti makan. Maka bisa dimaafkan (saum) tetapi dia tetap dilarang makan selanjutnya karena dia sedang saum.

Dari kedua kaidah tersebut, rupanya kaidah yang pertama lebih kuat. Alasannya: (1) kaidah yang pertama itu sesuai dengan istishab, yaitu hukum sesuatu pada asalnya tetap berlangsung terus sampai ada yang mengubahnya; (2) kaidah yang pertama didukung oleh kaidah lain:
البَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الإِبْتِدَاءِ
“Mengekalkan (melanjutkan) hukum yang telah ada lebih mudah dari pada memulai”
(3) dalam kitab-kitab fikih yang terakhir, kita mendapatkan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua mulai hilang sebagai kaidah.[9]

Dengan demikian, kaidah yang pertamalah yang dianggap sebagai kaidah fikih, tetapi yang kedua bukanlah kaidah melainkan contoh-contoh kekecualian dari kaidah yang pertama.

Tentang perbedaan mengungkapkan kata-kata dalam kaidah tetapi subtansinya sama, bisa digunakan ungkapan yang lebih tepat baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi rasa bahasa atau seni. 

Adapun perbedaan dalam menggunakan istilah seperti faidah atau dhabith untuk maksud yang sama, penulis sendiri lebih cenderung menggunakan istilah yang dipakai oleh Tajjudin al-Subki, karena lebih menggambarkan ruang lingkup dan cakupan kaidah seperti telah dijelaskan pada bagian akhir BAB II. 


Kaidah Yang Masih Mungkin di Kritisi 


Memang masih ada kejumbuhan (percampuran) antara kaidah fikih dan kaidah ushul seperti:

إِذَا تَعَذَّرَتْ الحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya”.



Ahmad al-Nadwi menginventarisasi dari 412 kaidah fikih termasuk kaidah tafshiliyah-nya (dhabith), ada 43 kaidah ushulnya. Artinya 10% dari kaidah fikih yang ada adalah kaidah ushul fiqh.[10] Dalam hal ini setidaknya ada hal yang perlu diteliti lebih jauh: pertama, apakah terbentuknya kaidah fikih tadi melalui penghimpunan materi-materi fikih dahulu, kemudian kaidah fikih tadi setelah terbentuk lalu dirujukkan kepada banyak ayat dan hadits, atau kaidah tadi langsung disimpulkan dari ayat dan hadits nabi dengan menggunakan pendekatan bahasa atau pendekatan filosofis. 


Apabila cara pertama yang ditempuh maka itulah kaidah fikih. Sedangkan apabila cara yang kedua yang ditempuh maka itulah kaidah ushul.
Kedua, sering juga terjadi menggunakan cara kedua-duanya tetapi hasilnya sama atau mirip, seperti ulama ushul menggunakan kaidah:
الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ
“Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh”

Kaidah ini berdasarkan istishab. Sedangkan ahli kaidah fikih berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fikih dan pembidangan fikih mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi:
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحرِيْمِهِمَا
“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaramkannya”

Adapun untuk bidang fikih ibadah justru sebaliknya, seperti telah dijelaskan dalam kaidah di bidang mahdhah (hubungan manusia dengan Allah). Jadi tidak sama antara kedua kaidah tersebut, yang satu kaidah ushul sedang yang kedua adalah kaidah fikih.

Bahkan, ketika merujukkan kaidah fikih yang telah disimpulkan tadi ternyata kaidah tadi bertemu dengan hadits, seperti kaidah fikih:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”

Ulama kaidah fikih dan fuqaha menyebutnya sebagai kaidah fikih karena merupakan hasil dari kesimpulan studi fikih. Sedangkan muhaddits (ahli hadits) menyebutnya sebagai hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Majah dari Sa’id al-Khudri dan Ibnu Abbas. Dengan dukungan hadits di atas. Kaidah “lâ dharara wa lâ dhirâra” kadar kebenarannya menjadi tinggi.

Ketiga, dilihat dari sisi bahwa hukum Islam itu merupakan satu sistem hukum yang selalu berhubungan di antara sub-subsistemnya, maka tidak mengherankan apabila orang agak sulit membedakan antara kaidah ushul fiqh dan kaidah fikih. Oleh karena itu, sering mencampurbaurkan saja antara kaidah ushul dengan kaidah fikih. 

Untuk kepentingan yang praktis barangkali tidak terlalu masalah bisa digunakan kaidah fikih atau kaidah ushul. Tetapi, untuk kepentingan akademik hal ini menjadi perlu diteliti lebih jauh.

Selain itu, bisa dikritisi tentang ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah serta penempatannya. Misalnya kaidah:
لَايُنْزَعُ شَيْئٌ مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ
“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap”

Kaidah ini biasanya digunakan di bidang muamalah, artinya termasuk kaidah yang khusus. Akan tetapi, apabila kita lihat ruang lingkupnya, yaitu kata “syaiun” (sesuatu) dan kata “áhadin” (seseorang) demikian pula kata-kata “bi haqqin tsâbitan”, semuanya bersifat umum. 

Selain itu, kaidah tersebut juga bisa berlaku di bidang fiqh siyasah, misalnya, hak untuk memilih dan dipilih atau hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kaidah itu juga berlaku di bidang jinayah, misalnya, dalam teori ta’ashuf dari Imam Maliki tentang boleh merampas barang yang digunakan untuk kejahatan. 

Bahkan, kaidah itu juga berlaku di bidang hukum keluarga, misalnya, tentang hak pemeliharaan anak bagi suami istri yang cerai. Jadi tidak hanya berlaku di bidang muamalah tetapi juga di bidang-bidang fikih lainnya. 

Oleh karena itu, kaidah tersebut di atas, rupanya harus ditingkatkan dari kelompok kaidah-kaidah fikih khusus (kaidah yang hanya berlaku di bidang fikih tertentu) menjadi kaidah-kaidah fikih umum (kaidah yang berlaku di bidang fikih lainnya).

Sebaliknya, ada kaidah yang dimasukkan ke dalam kelompok kaidah khusus, tetapi apabila diamati, seharusnya turun ke kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). Contohnya:
كُلُّ جُزْءٍ مُنْفَصَلٍ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ
“Setiap bagian yang terpisah dari binatang yang hidup, maka hukumnya haram seperti bangkainya”.

Biasanya kaidah ini masuk dalam rubu’ ibadah mahdhah (fikih ibadah) karena berhubungan dengan taharah dari najis, artinya termasuk kaidah fikih khusus. Hal ini tidak salah, tetapi tampaknya kurang tepat. Yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok kaidah tafshiliyah (dhabith). 

Alasannya, karena kaidah di atas hanya menyimpulkan tentang najis yang merupakan bagian dari taharah, sedangkan taharah bagian dari fikih ibadah. Jadi, apabila kaidah tersebut dimasukkan ke dalam kaidah yang khusus, akan kebesaran tempatnya. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam tafshiliyah (dhabith) akan sesuai antara tempat dan isinya.

Sesungguhnya di sini kita menggunakan cara berpikir “al-sabr wa al-taqsim” dalam ushul fiqh, yaitu metode dengan cara memilih dan memilah.
Kaidah:
مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
“Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut)”
Kaidah di atas perlu dilengkapi dengan:
مَنْ اسْتَأْخَرَ شَيْئًا بَعْدَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
“Barangsiapa yang memperlambat sesuatu setelah waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut)”

Banyak sekali contoh contoh dalm fikih yang apabila terlambat melaksanakannya, haram dilakukan seperti wukuf di Arafah setelah habis waktunya, melaksanakan puasa Ramadhan setelah lewat bulan Ramadhan, kecuali untuk qadha. 

Setelah lewat masa ‘iddah, tidak bisa lagi ruju’ kepada bekas istri, setelah lewat masa hidup di dunia tidak ada lagi kesempatan tobat, setelah lewat peluang untuk meraih sesuatu dalam fiqh siyasah atau muamalah maka kita gagal meraih sukses yang disediakan oleh peluang tersebut.

Kaidah tersebut di atas berhubungan dengan waktu, terlalu cepat sama akibatnya dengan terlambat, untuk suatu kesempatan yang hanya disediakan dalam waktu tertentu. Kaidah tersebut masuk dalam kaidah fikih yang bersifat umum karena berlaku dalam setiap bidang fikih.

Memunculkan Kaidah Baru


Untuk memunculkan kaidah fiqh yang baru tidaklah mudah, diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat, sesuai dengan proses pembentukan kaidah fiikih yang telah di jelaskan pada BAB I.

Akan tetapi, kaidah-kaidah fikih yang baru sangat diperlukan, terutama di bidag-bidang hukum yang belum dibahas secara mendalam oleh ulama-ulama terdahulu, karena memang pada waktu itu belum dibutuhkan.

Kesulitan yang dihadapi antara lain belum cukup memadai jumlah materi fikih hasil ijtihad para ulama fikih masa kini yang menanggapi masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang ada. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk menyelesaikan produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah, seringkali menggunakan kaidah dibidang muamalah, yaitu:
الاصل في المعاملة الاباحة  الا ان يدل دليل على تحريمها
“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Banyak dan sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih sudah tentu erat kaitannya dengan gairah tidaknya para ulama untk berijtihad. 

Para ulama masa abad pertama dan kedua Hijriah, sangat bergairah untuk berijtihad, antara lain karena dorongan dari umat dan penguasa memfasilitasinya dengan serius, serta munculnya ulama-ulama besar karena motivasi Al-Qur’an dan Hadist. 

Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat (QS. 58 ayat 11). Tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada (Hadist). Mencari ilmu adalah ibadah (Hadist) maka otomatis pendidikan juga adalah ibadah.

Masalah-masalah yang dihadapi segera di selesaikan, baik masalah yang datang dan dihadapi umat maupun masalah yang datang dan dihadapi penguasa. Begitu bergairahnya mereka, sampai-sampai kehabisan masalah yang akan dipecahkan dan memunculkan fiqh iftiradi, yaitu fikih yang hanya dibayangkan terjadinya yang sesungguhnya tidak terjadi dalam kenyataan hidup. 

Peradaban islam yang maju dan memberi sumbangan besar terhadap kebangkitan peradaban barat sekarang baik melalui perguruan tinggi Cordoba di Spanyol Selatan, Mesir, dan Baghdad. Hal ini berlangsung kurang lebih selama 700 tahun.[11]

Kemudian setelah itu, selama 700 tahun, peradaban barat yang menguasai dunia sampai sekarang. Selanjutnya banyak penulis yang memprediksi bahwa peradaban yang akan menggantikan masa yang akan datang adalah peradaban Islam lagi yang paling memungkinkan.[12]  

Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya. Bahkan, mulai ada yang menyatakan musuh Barat masa depan setelah terpuruknya komunisme, yaitu islam, padahal islam tidak menyebarkan permusuhan, malah islam menyebarkan perdamaian, persaudaraan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Setelah islam terbebas dari penjajahan dunia barat secara politis dan ekonomi, sampai sekarang baru perintisan dimulai, maka kebebasan berpikir mulai terasa dan ijtihad mulai dilakukan meskipun belum banyak dan belum bergairah betul. 

Kemudian umat islam dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah dibidang hukum, yaitu mengambil keseluruhan dari apa yang telah ada dalam kitab-kitab fikih, sering tidak realistis, sementara mengambil keseluruhan produk hukum barat, menjadi tidak Islami.[13]

Pilihan yang berbeda-beda dari dunia islam, menyebabkan munculnya tiga tipe pola hubungan antara islam (baca: Hukum Islam) dengan politik dewasa ini. Pertama, negara yang melaksanakan hukum islam secara penuh (pola integralistik) seperti Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dan Mauritania di Afrika. 

Kedua, negara yang menolak secara penuh, kecuali fikih ibadah (pola sekuleristik) seperti Turki, yaitu pola yang memisahkan agama dan negara. Ketiga, pola simbiotik, yaitu negara tidak menjadikan islam sebagai kekuatan struktural dalam politik, tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural atau seperti dua sisi dari satu mata uang.[14] 

Pola ketiga ini dalam praktiknya ada yang menjadikan Islam agama resmi negara, seperti Malaysia, Mesir, dan Irak pada zaman Saddam Husain. Ada pula yang secara resmi tidak menjadiakan Islam sebagai agama resmi negara seperti Indonesia.

Sudah barang tentu pola-pola tersebut akan besar pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam terutama dalam hukum publik. Dalam kondisi semacam ini maka para ulama dan cendikiawan muslim benar-benar ditantang untuk menjawab masalah-masalah yang muncul yang diahadapi umat dalam berbagai macam bidang hidup dan kehidupannya yang makin kompleks ini. 

Salah satu yang mendasar adalah masalah kemanusiaan khususnya hak asasi manusia yang sampai sekarang masih terus di diskusikan para ulama.

Ijtihad Kemanusiaan


Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pernah mendiskusikan buku Ijtihad Kemanusiaan karangan Prof. H. Munawir Sadzah, MA. Pada saat ia telah berhenti dari Menteri Agama dan beliau sendiri hadir secara pribadi pada kesempatan tersebut. Sedangkan penulis dan Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i sebagai Pembahasnya.

Ada dua hal yang masih teringat sampai sekarang, yaitu: pertama, pada waktu berbicara sebelum diskusi, beliau bertanya kepada penulis, “saudara memberi mata kuliah apa? Penulis jawab: “mata kuliah Ushul Fiqh”. Beliau berkata: “tidak akan ramai diskusinya dengan orang yang tahu ushul fiqh karena pasti tahu tentang illat-illat hukum dan kaidah-kaidah fikih.

Kedua, pada waktu diskusi, penulis tanyakan kepada Prof. Munawir. “kenapa bapak dalam buku ijtihad kemanusiaan tidak sampai kepada kaidah, misalnya
الاصل في الانسانية المساوة
“hukum asal dalam kemanusiaan adalah persamaan”.

Untuk pertanyaan ini, beliau tidak menjawab, mungkin karena tidak relevan. Pertanyaan tersebut penulis ajukan karena dalam bukunya, beliau mencantumkan enam kaidah fikih yang berhubungan dengan perubahan hukum dan adat kebiasaan. [15]

Seperti yang disampaikan pada waktu menjadi menteri Agama, dalam bukunya tersebut, Prof. Munawir menyarankan agar pendekatan terhadap Al-Qur’an dan As-sunnah rasul lebih kontekstual dan bahkan situasional, dalam mempertahankan relevansi ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan atau muamalah. Akhirnya beliau menegaskan bahwa hanya dengan meneladani keberanian Umar bin Khottob, umat islam tidak akan kedodoran dalam menyongsong abad ke-21 mendatang dengan perkembangan hidup yang amat pesat nanti. [16]

Yusuf al-qardawi dalam bukunya, al ijtihad fi al syari’ah al islamiyah ma'a nazharat tahliliyah fi al ijtihad al mu'ashirah (ijtihad dalam syariah islam dengan pendekatan analisis dalam ijtihad kontemporer) membagi tiga aliran pokok ijtihad, yaitu:
  1. aliran yang mempersulit dan mempersempit ijtihad yang dibagi dua. Yaitu: kelompok ijtihad dzahiriyah baru, mereka menekuni hadis tetapi tidak mempraktikan Fikih dan ushul nya. Dan kelompok yang mempercayai akan wajibnya mengikuti madzhab tertentu dan tidak boleh keluar dari madzhab tersebut.
  2. Aliran yang berlebih-lebihan dalam memperluas ijtihad walaupun terhadap nash-nash yang muhkamat dan hukum ya telah tetap.  Aliran ini juga terbagi dua kelompok: yaitu kelompok yang mendahulukan maslahat daripada nash dan kelompok yang hanya memberi legitimasi terhadap apa yang terjadi.
  3. Aliran yang moderat (mengambil jalan tengah) yaitu aliran yang mengikuti nash dan memperhatikan makssud-maksud syariah serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati. [17]

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang disebut ahliyat al-wujub dan ahliyat al-ada'. Ahliyat al-wujub melekat pada setiap manusia karena kemanusiaannya. Sama saja apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Juga sama saja apakah dia itu janin atau anak kecil atau mumayyiz, atau balig. 

Juga sama saja apakah dia itu berakal atau gila, sehat atau sakit, maka manusia bagaimanakah keadaannya, dia memiliki ahliyat al-wujub. Tidak ada manusia yang tidak memiliki ahliyat al-wujub karena ahliyat al-wujub adalah sifat kemanusiaannya, karena dia manusia.

Hal ini berbeda dengan ahliyat al-ada' karena dasarnya adalah tanggung jawab dan dasarnya adalah akal[18]. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak memiliki ahliyat al-ada' yang penuh atau ahliyat al-ada'nya kurang seperti banyak dibahas dalam kitab-kitab ushul fiqh.

Dalam ahliyat al-wujub hanya satu yang dipermasalahkan ulama yaitu janin di dalam kandungan yang di kalangan fuqoha dikenal dengan  kasus ijhad atau kasus pengguguran kandungan atau aborsi. Pada prinsipnya membunuh bayi dalam kandungan adalah jarimah (kejahatan). Artinya, bayi dalam kandungan sudah punya ahliyat al-wujub atau punya hak untuk dihormati sebagai manusia.[19]

MUI dalam keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI NO. 1/MUNAS VI/MUI/2000 menetapkan bahwa melakukan aborsi baik sesudah nafi' al-ruh maupun sejak terjadinya pembuahan ovum sebelum nafi' al-ruh hukumnya haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat islam.

Baik Abd al-Qodir Awdah20 maupun Mahmud Syaltut21 Abd Karim Zaidan dan Ali Abd Wahid menyatakan hak yang paling penting yang di etika oleh islam terhadap manusia adalah persamaan (al-musawah). Memang ada yang menambahkan di samping almusawah juga al-hurriyah (kemerdekaan).

Kemudian para ulama memerinci persamaan ini ke dalam hak-hak asasi manusia. Ada yang mengembalikan hak-hak ini kepada maqashid al-syari'ah seperti hak beragama, hak hidup, hak pendidikan, hak dalam menentukan pilihan dalam berkeluarga, hak milik, dan hak politik. 

Ada juga yang membaginya kepada hak-hak politik, hak-hak sipil, hak untuk memanfaatkan fasilitas umum. Asa juga yang membaginya menjadi: persamaan dihadapkan undang-undang dan peradilan. Untuk yang terakhir ini bisa dilihat dalam etika hakim dan prosedur persidangan di pengadilan.22

Adapun kemerdekaan adalah kemerdekaan berfikir, berkeyakinan, berbicara, berpendidikan, dan kepemilikan. Sudah barang tentu kemerdekaan ini bukan tanpa batas, tapi ada kekecualiannya, misalnya: dilarang berbicara yang tidak baik atau menghina orang, dilarang memiliki barang-barang haram. Jadi ada batas-batasnya, yang dibicarakan panjang lebar dalam ilmu Fikih, yang bermuara kepada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifatullah fi al-ardh.

Rincian lebih jauh masih didiskusikan di kalangan para ulama, misalnya: persamaan laki-laki dan wanita atau gender. Disatu sisi, antara laki-laki dan wanita yaitu sama-sama makhluk Allah. 

Sama-sama memiliki ahliyat al-wujub karena sama-sama manusia; sama-sama mempunyai hak untuk mencapai derajat dan kehidupan yang baik selama beriman dan beramal soleh; sama-sama berhak untuk mencapai derajat yang mulia selama bertaqwa. Apabila telah dewasa, laki-laki dan wanita adalah subjek hukum yang penuh.

Tapi di sisi lain, laki-laki adalah laki-laki dan wanita adalah wanita yang memang berbeda diantara keduanya. Yang jelas keduanya harus diperlakukan secara adil. Keadilan tidak selamanya sama, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadh'u syai'un fi mahallihi).

Satu hal yang penting adalah setiap hak orang lain adalah kewajiban kita untuk menghormatinya, sebaliknya setiap hak kita adalah kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Inilah makna setiap hak berimbalan kewajiban dan setiap kewajiban berimbalan hak. 

Hak dan kewajiban harus seimbang dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Berlaku kaidah:
أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
Bagi mereka punya hak sama seperti kita dan atas mereka asa kewajiban yang sama dengan berlaku atas kita”.

Sering orang memntingkan hak-haknya dan lupa atau tidak memedulikan kewajibannya. Akhirnya manusia saling berebut hak baik secara individu maupun kelompok. Manusia sebagai makhluk Allah memiliki hak-hak persamaan dalam kemanusiaanya seperti telah dikemukakan diatas, tetapi manusia juga mampunyai kewajiban sebagai hamba Allah yaitu untuk beribadah kepadanya-Nya dan kewajiban sebagai khalifah Allah fi al-ardh untuk memakmurkan kehidupan ini (QS. Al Bayyinah: 5 dan QS. Huud: 61). 

Manusia harus disadarkan akan hak-haknya sebagai manusia tetapi juga harus disadarkan akan kewajiban-kewajibannya dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Atas dasar kesamaan-kesamaan inilah dikembangkan ajaran moral al-ukhuwah al-insaniah, persaudaraan sesama manusia.

Apabila kaidah “al ashlu fi al-insaniyah al-musawah” ditujukan kepada ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi maka kita temukan ayat-ayat dan hadist yang melandasinya, antara lain:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al-Hujurat: 13)
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...
Manusia itu adalah umat yang satu”. (QS. Al-Baqarah:213)
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ...
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. (QS. An-nahl: 97. Lihat juga Al-mu’min:40; An-Nisaa’:124 dan Ali Imran: 195)
...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...
“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi para istri...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga. Selain ayat-ayat tersebut diatas, dapat dilihat juga surat ath-Thariq ayat 5-7. Fathir ayat 11 dan al-Mu’minuun ayat 12-14.
Adapun dalam hadis antara lain:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَباكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بالتَّقْوَى
“wahai manusia, Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan sesungguhnya bapak kalian juga satu, tidak ada keutamaan bagi orang arab atas orang yang bukan arab dan juga tidak ada keutamaan orang yang bukan arab atas orang arab, dan tidak juga orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak juga orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali atas ketaqwaannya”. (HR. Ahmad dari Abu Nadhrah)
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء
“sayangilah yang dimuka bumi, Allah akan menyayangimu” (HR. Hakim dari Abdullah bin Umar)
Hadis ini menyuruh menyebarkan rahmat dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah di muka bumi, termasuk kepada sesama manusia.
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا
“dari Hisyam bin Hakim bin Hizam: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia” (HR. Muslim).

Hadist ini semakna dengan hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah berdiri menghormati jenazah yahudi, karena kemanusiaannya. Masih banyak lagi hadist-hadist lainnya, yang pada intinya sesama manusia tidak boleh mengganggu terhadap darahnya, hartanya, dan kehormatannya.

Memang ada perbedaan di antara manusia, diantaranya: perbedaan warna kulit, bahasa, dan budaya (QS. Ar-Rum: 22); perbedaan antara laki-laki dan wanita; perbedaan bangsa dan suku bangsa. Hanya saja perbedaan ini harus disadari juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. 

Perbedaan-perbedaan ini untuk bisa diambil hikmahnya dengan mengembangkan kerja sama, saling membantu dalam kebaikan dan taqwa, demi untuk kesejahteraan hidup bersama dalam melaksanakan tugas manusia sebagai Hamba Allah dan sebagai khalifatullah fi al-ardh.

Perbedaan antara wanita dan laki-laki di antaranya wanita mengandung sedangkan laki-laki tidak; wanita mengalami menstruasi dan laki-laki tidak; yang berpengaruh pada aspek ibadah mahdhah. Dalam kehidupan keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan terjadi karena fungsinya berbeda. [20]


Referensi:
[1] Abdul Wahab Khalaf, al-Siyasah al-Syar’iyah. (Kairo: Dâr al-Anshar. 1977 M). hlm 62-77
[2] Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahmân, al-Asybâh wa al-Nazhâir wa Furû’ Fiqh al-Syâfi’î, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah 1399 H/1979 M). hlm. 180
[3] Muhammad ‘Ibadi al-Hadrami, idhah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (Jeddah al-Haramain, tt.) hlm. 95.
[4] Ibnu Nuzaim, al-Hanafi, Zayn al-‘Abidin Ibn Ibrahim, al-Asybâh wa al-Nazhâir. cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1404 H 1983 M), hlm. 14
[5] al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (Jeddah: Al-Haramain, tt.) hlm. 95.
[6] Ibnu Nuzaim, Op. cit.. hlm. 204
[7] Majalah al-Ahkam al-Adliyah. Pasal 2: Ahmad bin Muhammad Zarqa, syarah al-Qawâid al-Fiqhiyah, (tt. Dâr al-Qalam, 1422 H/2001 M), cet. VI, hlm. 55.
[8] Al-Suyuthi, Op. cit.. hlm. 204.
[9] Majalah al-Ahkam al-Adliyah. Pasal 55: Asmuni A. Rahman, hlm. 137: al-Burnu, hlm. 206, al-Nadwi, hlm. 528.
[10] Al-Nadwi, al-Qawâid al-Fiqhiyah, cet. V. (Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/1998 M), hlm. 562-565.
[11] Amir. Ali, the spirit of islam, alih bahasa H.B. Yasin. (Jakarta: PT. Pembangunan, 1977 M). Hlm 233-340.
12  L Stoddart. The new world of islam. Hal: 173
[13] coulson. Noel J, A History of Islam. Hlm: 233
[14] A. Djazuli. Fiqh Siyasah. Hlm: 39
[15] Munawwir Sadzah, Ijtihad Kemanusiaan. Hlm: 49
[16] ibid. Hlm: 75-76
[17] yusuf al-qardawi. Al-ijtihad fi al-islamiyah. Hlm: 255-256
[18] abd. Wahab al-kholaf. Ilmu Ushul al-fiqh. Hlm: 136
[19] Abd. Qodir Awdah. Al-tasyri’ Islam. Hlm: 292
20 Abd. Qodir awdah. Al-islam wa audhotul al siyasah. Hlm: 195
21 mahmud syaltut. Al-islam aqidah wa al-syariah. Hlm: 160
22 A. Djazah. Hukum perdata islam. Hlm: 150-151
23 lihat pasal 31 ayat 3 UU tentang perkawinan 1974

No comments